Langsa jadi tuan rumah forum yang agaknya paling strategis di kalender ekonomi daerah Aceh tahun ini. Senin (6/7/2026), seluruh bupati dan wali kota se-Aceh berkumpul di Hotel Harmoni untuk High Level Meeting gabungan antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Format pertemuan seperti ini sudah langsung mengisyaratkan bahwa dua agenda besar tersebut tidak lagi diperlakukan secara terpisah.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir membuka forum dengan pesan yang tidak basa-basi. Inflasi dan digitalisasi adalah satu paket, bukan dua pilihan. "Pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan adalah dua agenda yang saling melengkapi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh," ujar M. Nasir di hadapan para kepala daerah.
Tema pertemuan, "Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Bencana", bukan sekadar tagline. Di baliknya ada pengakuan bahwa Aceh sedang dalam mode pemulihan, dan tekanan harga yang tidak terkendali bisa menggerus daya beli masyarakat tepat di saat paling rentan. Pertanyaannya: berapa lama Aceh bisa bertahan kalau dua agenda ini tetap jalan sendiri-sendiri?
Salah satu poin yang ditegaskan Sekda: TPID kabupaten/kota harus berhenti bersikap reaktif. Selama ini, koordinasi soal harga kerap baru bergerak setelah harga sudah naik. M. Nasir meminta sistemnya dibalik, dari respons menjadi pencegahan, lewat perencanaan produksi yang lebih terukur, distribusi yang lancar, dan cadangan pangan yang diperkuat. "Saya mengajak seluruh TPID untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah. Daerah yang mengalami surplus produksi harus mampu menjadi penyangga bagi daerah yang kekurangan pasokan agar disparitas harga dapat ditekan," tegasnya.
Koordinasi lintas wilayah ini bukan konsep baru di atas kertas, tapi eksekusinya yang sering bolong. Tantangannya klasik: kepentingan daerah surplus tidak selalu selaras dengan kebutuhan daerah defisit. Tanpa mekanisme yang jelas, surplus bisa mengendap di satu titik sementara harga meledak di titik lain. Bak pedang bermata dua.
Di sisi digitalisasi, dorongan Sekda tertuju pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang implementasinya di sejumlah kabupaten/kota Aceh masih belum merata. Pemanfaatan sistem pembayaran digital dan transaksi non-tunai, menurut M. Nasir, bukan hanya soal efisiensi birokrasi. Lebih dari itu, ini pintu masuk bagi UMKM, petani, dan nelayan ke dalam ekosistem ekonomi digital yang lebih luas. "Digitalisasi harus memberikan manfaat nyata. Kami berharap seluruh daerah terus mendorong inovasi layanan publik berbasis teknologi agar akuntabilitas dan optimalisasi pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan," tambah M. Nasir. Kalimat yang terdengar seperti teguran halus bagi daerah yang infrastruktur digitalnya sudah ada tapi pemanfaatannya masih minim.
Bank Indonesia Perwakilan Aceh dan Lhokseumawe, OJK, serta perbankan daerah turut mendapat apresiasi atas sinergi yang sudah terjalin. Kemitraan ini memang tulang punggung operasional TPID dan TP2DD di lapangan. Tanpa keterlibatan lembaga keuangan, agenda digitalisasi tidak akan bergerak ke mana-mana.
Apakah kesepakatan kali ini berbeda dari forum-forum sebelumnya? Jawabannya ada di eksekusi di masing-masing kabupaten dan kota, bukan di ruang hotel.