KTT ke-18 BRICS yang berlangsung di New Delhi, 12 September 2026, meninggalkan dua pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Satu soal uang. Satu lagi soal orang.
Dari sisi pasar keuangan, tekanan sudah terasa jauh sebelum delegasi tiba di India. Yield US Treasury tenor 10 tahun sempat pecah rekor ke level 5%, memicu pelarian modal dari emerging markets ke aset-aset safe haven berbasis dolar. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menanggung konsekuensinya: valuasi dolar menguat, arus modal asing menipis, ruang manuver fiskal menyempit. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang solid di 5,3% pada kuartal II/2026, angka yang terhormat di antara sesama anggota BRICS. Tapi India sudah jauh di depan dengan 7,8%, dan lebih dari itu, India punya infrastruktur pasar keuangan yang sudah matang.
Bombay Stock Exchange, misalnya, sudah berumur 151 tahun dan mencatatkan lebih dari 5.000 perusahaan, termasuk lebih dari 1.300 UMKM. BSE bukan sekadar bursa saham biasa: ia memperdagangkan ekuitas, obligasi, ETF, hingga portofolio filantropi. Di luar itu, India masih punya National Stock Exchange, dua bursa komoditas, dan GIFT City, kawasan ekonomi khusus keuangan yang sudah beroperasi sejak 2015 dan kini menjadi pintu masuk bagi sovereign wealth fund serta family office global.
CEO BSE Sundararaman Ramamurthy tidak menampik banyaknya investor asing yang memilih India sebagai destinasi investasi. "Kami menjunjung tinggi kepercayaan dan keyakinan investor. Di sinilah masyarakat investor mengubah dana lebih mereka menjadi modal ekonomi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan negara," jelasnya kepada wartawan dari 19 negara anggota dan mitra BRICS. Chief Product, Policy & Strategy BSE Rudresh Kunde menambahkan, gejolak pasar global justru menguntungkan India karena memaksa investor mencari diversifikasi baru. BlackRock, Vanguard, berbagai SWF, semuanya kini melirik Mumbai lebih serius, terutama setelah obligasi pemerintah India berhasil masuk ke sejumlah indeks global termasuk JPMorgan.
Indonesia sadar posisinya. PDB Rp23.821 triliun memang bukan angka kecil, dan keanggotaan di G20 memberikan bobot diplomatik tersendiri. Tapi pemerintah sendiri mengakui pasar keuangan domestik belum cukup dalam. Maka lahirlah dua inisiatif besar dalam amandemen UU P2SK yang disahkan Juni 2026 lalu: Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang rencananya dibangun di Bali, dan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau Icomex yang ditargetkan meluncur 1 Januari 2027.
Konsepnya menjanjikan. PFII dirancang mirip ADGM di Abu Dhabi atau DIFC di Dubai, dengan sistem perpajakan dan pengadilan terpisah, tarif pajak jasa keuangan 0% hingga 50 tahun, dan proyeksi daya tarik investasi asing hingga Rp500 triliun. Danantara akan menjadi investor pertamanya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut PFII akan terbuka bagi SWF maupun investor swasta global.
Progresnya, agaknya, masih belum secepat yang diharapkan. Salinan UU yang disahkan 21 Juli 2026 belum juga diunggah ke situs Sekretariat Negara saat laporan ini ditulis. Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal mendorong pemerintah mempercepat masa transisi dua tahun yang diatur dalam UU tersebut. "Ya masa transisi harus cepat," kata politisi Gerindra itu. Peraturan Pemerintah turunannya masih disiapkan secara simultan.
Guru Besar Ekonomi Moneter UI Telisa Falianty mengingatkan ada lima syarat yang tidak boleh diabaikan jika Indonesia serius memperdalam pasar keuangannya: kepercayaan, infrastruktur keuangan, SDM yang kompeten dan berintegritas, kepastian hukum dan regulasi, serta keunikan dan diferensiasi produk. "Intinya sektor keuangan nomor satu adalah trust. Kita harus naikkan trust para investor," ujarnya. Kata yang sama, entah kebetulan atau tidak, juga muncul dari meja perundingan dedolarisasi yang kembali mandek.
KTT New Delhi menghasilkan Deklarasi yang secara hati-hati hanya menyepakati untuk "mempelajari" interoperabilitas lintas batas dan mendiskusikan penyelesaian perdagangan menggunakan mata uang lokal, tanpa komitmen konkret. Ancaman tarif Trump atas upaya dedolarisasi terbukti efektif membuat negara-negara BRICS gamang. Inisiatif asosiasi bursa efek BRICS yang sempat dipimpin BSE pun sudah tidak aktif, setelah cross-listing derivatif indeks antarbursa terhenti akibat kendala regulasi. Secretary for Economic Relations India Sudhakar Dalela jujur mengakui diskusi LCS sudah berlangsung lebih dari satu dekade tanpa resolusi. Kini gerakannya bergeser ke pendekatan bilateral. Setidaknya itu pengakuan resmi dari New Delhi.
Presiden Prabowo Subianto di sesi tertutup KTT bicara dengan nada yang tidak biasa untuk forum diplomatik. "Perdagangan dan mata uang tidak boleh menjadi senjata," serunya, sambil mendesak BRICS agar lebih serius memobilisasi kapasitas negara-negara Selatan untuk membiayai masa depannya sendiri.
Satu agenda yang luput dari sorotan pasar, namun tidak kalah strategisnya: komitmen BRICS dalam Deklarasi New Delhi soal pendidikan dan pelatihan vokasi. Dokumen itu mendorong penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, pengakuan kualifikasi lintas negara, mobilitas akademik-profesional, dan pengembangan keterampilan digital berbasis AI yang etis. Deklarasi juga mengakui keberadaan BRICS TVET Cooperation Alliance sebagai platform kerja sama vokasi antarnegara anggota.
Bagi Indonesia yang sedang mengejar target pertumbuhan 8% pada 2029, agenda ini bisa jadi sama pentingnya dengan PFII dan Icomex. Percuma pasar keuangan dalam negeri berhasil didalamkan kalau tenaga kerja terampil yang mengisi mesin produksinya tidak siap. Pertanyaannya konkret: apakah kompetensi lulusan SMK dan politeknik Indonesia bisa dibaca dan diakui industri di India, China, atau Brasil? Saat ini, jawabannya masih belum.
Pintu dari New Delhi sudah terbuka. Yang dibutuhkan bukan lagi deklarasi, melainkan peta jalan yang jelas dan eksekusi yang tidak menunggu.