Untuk kelima kalinya berturut-turut, Malaysia pulang dari Mekah dengan penghargaan tertinggi penyelenggaraan haji global. Diamond Award kembali mendarat di tangan Kuala Lumpur, justru di tahun yang sama ketika Indonesia, negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia, absen total dari seluruh daftar pemenang Labbaitom Award 2026.
Pengumuman itu disampaikan dalam acara tahunan Khitamuhu Misk di Mekah, di hadapan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah. Penghargaan dibagi empat kategori utama. Tidak satu pun nama Indonesia muncul di antaranya. Singapura, dengan kuota yang jauh lebih kecil, malah sukses mengamankan Bronze Award.
Apa yang membuat Malaysia tak tergoyahkan? Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia urusan agama, Dr. Zulkifli Hasan, blak-blakan soal rahasia Lembaga Tabung Haji. "Tabung Haji mengintegrasikan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan aplikasi digital termasuk e-TAIB yang membantu menjawab pertanyaan jemaah secara real-time," ungkapnya dikutip dari The Star. Malaysia juga dinilai unggul dalam inisiatif Green Hajj dan kampanye kebersihan di Tanah Suci, dua hal yang kini masuk dalam radar penilaian utama Arab Saudi.
Kriteria Riyadh agaknya sudah bergeser jauh dari sekadar angka kepatuhan. Visi Saudi 2030 kini mendorong standar yang lebih keras: digitalisasi layanan dengan respons cepat, program keberlanjutan lingkungan selama operasional, dan kedisiplinan logistik di lapangan. Negara yang tidak bergerak mengikuti standar baru ini tertinggal. Sesederhana itu.
Indonesia, bisa jadi, sedang dalam masa peralihan yang mahal harganya. Musim haji 2026 adalah tahun pertama pengelolaan beralih dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. Transisi kelembagaan sebesar itu tidak bisa diharapkan mulus dalam satu musim, dan kalau patokannya Labbaitom Award, hasilnya sudah bicara sendiri.
Pada musim haji 2023 (1444 H), Indonesia sempat meraih penghargaan untuk kategori negara dengan tingkat kepatuhan tertinggi dalam penyediaan layanan jemaah. Pencapaian itu kini terasa jauh. Tiga tahun, satu babak reformasi birokrasi yang belum tuntas.
Yang menambah tekanan: dalam acara yang sama, Arab Saudi telah membagikan dokumen pengaturan awal untuk musim haji 1448 H. Kompetisi tahun depan sudah dimulai hari ini. Malaysia punya sistem matang dan teruji. Indonesia baru beres berbenah struktur. Apakah satu tahun cukup untuk membalik keadaan? Pertanyaan itu kini ada di meja Kementerian Haji dan Umrah yang baru.