Tahun ini, sejumlah negara menerima Labbaytum Award dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam malam penghargaan yang digelar 14 Zulhijah 1447 H, bertepatan dengan 1 Juni 2026. Irak, Malaysia, Turki, Aljazair, Yordania, dan China masuk daftar penerima. Indonesia, India, Pakistan? Tidak ada satu pun.
Bukan hal baru, sebenarnya. Tapi tahun ini perdebatan soal absennya negara-negara berpopulasi Muslim terbesar dunia kembali mengemuka, dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak akhirnya angkat bicara secara terbuka.
Usai pertemuan mendadak dengan Wakil Menteri Haji Arab Saudi Dr. Fatah Al-Mashat di Kantor Daerah Kerja Makkah, Kamis (6/6/2026), Dahnil menyampaikan pandangan kritis yang agaknya sudah lama tersimpan. Pihak Saudi sendiri, menurutnya, mengakui bahwa metode penilaian penghargaan tersebut cenderung subjektif dan tidak mencerminkan beban kerja yang setara di lapangan. "Negara-negara dengan basis jamaah terbesar seperti Indonesia, India, dan Pakistan justru tidak masuk dalam award itu. Namun, yang jelas Pemerintah Arab Saudi sangat mengapresiasi perubahan yang dilakukan Indonesia," ungkap Dahnil.
Seberapa komprehensif sebetulnya Labbaytum Award ini?
Lahir dari program transformasi perhajian Arab Saudi lewat Visi 2030 dan Program Khidmat Dhuyufirrahman sejak 2018, penghargaan ini tidak sekadar mengukur kepuasan jamaah. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag RI Muchlis M. Hanafi menjelaskan bahwa Labbaytum menilai kepatuhan terhadap timeline Saudi, kualitas perencanaan, integrasi layanan, inovasi, hingga kemampuan mendokumentasikan kinerja secara berbasis data. Bukan hanya soal jamaah pulang dengan senyum. Arab Saudi menilai keseluruhan ekosistem tata kelola, termasuk digitalisasi dan kepatuhan regulasi.
Di sinilah letak ketimpangannya, kalau data ini bisa dipercaya. Negara dengan kuota kecil secara logistik punya ruang lebih besar untuk mendokumentasikan setiap detail layanan secara rapi dan terukur. Indonesia mengirim sekitar 240.000 jamaah, dan kompleksitas operasionalnya beda kelas. Ribuan titik koordinasi, ratusan petugas, tekanan di Armuzna yang selama ini jadi momok tersendiri, semua itu tidak mudah dikemas jadi laporan kinerja yang klimis di mata juri.
Ketidakadilan indikator ini bukan sekadar klaim sepihak dari Jakarta. Dominasi negara-negara berkulota kecil di daftar penerima memang mencolok bila disandingkan dengan realitas beban penyelenggaraan di lapangan.
Pertemuan Dahnil dengan Al-Mashat sendiri sebetulnya bukan soal piala. Agenda utamanya membahas peningkatan kualitas layanan jamaah dan penguraian kepadatan di wilayah Armuzna, isu yang jauh lebih krusial. Kalau Indonesia akhirnya berhasil mengelola Arafah, Muzdalifah, dan Mina dengan lebih baik musim ini, bisa jadi itulah penghargaan sesungguhnya, meski namanya tidak tercetak di selembar sertifikat.