Skor 7,13. Angka itulah yang kini menjadi penanda posisi Indonesia dalam peta ketahanan energi global setelah Dewan Energi Nasional (DEN) merilis indeks terbaru untuk tahun 2025, naik dari 6,74 yang dicatat setahun sebelumnya. Kenaikan 0,39 poin ini cukup untuk menggeser status Indonesia ke kategori 'tahan', sebuah lompatan yang tidak kecil, mengingat tekanan harga komoditas dan volatilitas pasokan yang mewarnai sepanjang 2024.
Indeks ini tidak dihitung dari satu variabel saja. DEN mengukurnya dari empat pilar utama: ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan (affordability), dan keberlanjutan (sustainability). Masing-masing pilar diurai lagi ke parameter yang lebih kuantitatif, sehingga skor akhir mencerminkan gambaran yang cukup komprehensif soal kondisi energi nasional.
Anggota DEN periode 2026-2030, Mohamad Fadhil Hasan, menyebut peningkatan ini sebagai sinyal perbaikan nyata. "Jadi di tahun 2025 itu indeks ketahanan energi kita itu adalah 7,13. Dan ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 6,74," kata Fadhil dalam Energy Forum CNBC Indonesia, Selasa (30/6/2026). Ia juga menekankan bahwa capaian ini bukan kerja satu pihak, melainkan hasil dari sharing responsibility antara pemerintah, DPR, dan PT Pertamina.
Tapi angka bagus di atas kertas belum berarti aman sepenuhnya. Fadhil terang-terangan mengingatkan bahwa 2026 membawa risiko yang tidak bisa dikesampingkan, terutama dari meningkatnya eskalasi geopolitik global yang berpotensi mengguncang rantai pasokan energi. Bisa jadi tekanan ini sudah mulai terasa di kuartal pertama tahun ini, entah kebetulan atau tidak, seiring ketegangan di sejumlah jalur distribusi energi strategis yang belum juga mereda.
Di sinilah agenda diversifikasi energi menjadi relevan, bukan sekadar jargon. Fadhil menegaskan bahwa langkah paling krusial adalah memperluas sumber-sumber energi nasional agar tidak terlalu bergantung pada satu titik pasokan. Klaim yang masih perlu dibuktikan lewat realisasi investasi di sektor energi baru dan terbarukan, yang selama ini berjalan lebih lambat dari target.
Bagi pelaku pasar, tren ini patut dicermati. Emiten-emiten di sektor energi, baik fosil maupun terbarukan, agaknya akan terus mendapat sorotan seiring pemerintah mendorong bauran yang lebih beragam. Pertanyaannya: apakah kebijakan di atas kertas itu akan cukup cepat berwujud proyek konkret sebelum tekanan geopolitik benar-benar menggigit?