Harga minyak mentah menembus 100 dollar AS per barrel, dan sejumlah pemerintah sudah mulai gatal menahan kenaikan harga domestik. IMF justru memperingatkan sebaliknya: terlalu royal menyubsidi bisa lebih merusak ketimbang guncangan harga itu sendiri.
Dalam laporan yang dirilis Rabu (20/5/2026), Dana Moneter Internasional menegaskan bahwa kenaikan harga energi dan pangan global sebaiknya tetap diteruskan ke harga domestik, bukan diredam habis-habisan lewat subsidi menyeluruh atau kontrol harga. Logikanya sederhana tapi sering dilupakan: ketika harga domestik dibiarkan mencerminkan biaya internasional, masyarakat dan pelaku usaha akan secara alami menyesuaikan konsumsi. Kalau pemerintah terus menahan harga, konsumsi energi tetap tinggi, anggaran negara jebol, dan ketergantungan subsidi makin dalam.
"Biarkan harga energi domestik mencerminkan biaya internasional," tulis IMF dalam laporannya. Klise memang, tapi ini justru yang paling sering diabaikan ketika tekanan politik dari bawah mulai terasa.
IMF bukan tidak sadar bahwa kenaikan harga memukul kelompok rentan. Mereka menekankan pentingnya perlindungan sosial, tapi dengan syarat ketat: terarah dan sementara. Bantuan tunai langsung dinilai jauh lebih efisien dibanding subsidi energi menyeluruh, karena subsidi umum paradoksnya lebih banyak dinikmati kelas atas yang konsumsi energinya memang lebih besar. Ibarat memadamkan api dengan bensin.
Angka-angkanya cukup bikin dahi berkerut. Pertumbuhan ekonomi global bisa ambruk ke 2,5 persen tahun ini, turun dari 3,4 persen pada 2025, dalam skenario tekanan energi yang memburuk, begitu perkiraan IMF. Bank Dunia sendiri, lewat laporan Food Security Update-nya, memperingatkan bahwa gangguan jalur perdagangan ditambah lonjakan energi bisa memicu kenaikan harga pangan lebih tajam dalam beberapa bulan ke depan. Efek dominonya sudah terbaca: inflasi pangan, biaya transportasi, harga barang konsumsi ikut terkerek.
Juru bicara IMF Julie Kozack, dalam konferensi pers pekan lalu, menyebut kondisi ini sudah membuat banyak negara mengetuk pintu IMF, meski agaknya belum dalam kapasitas darurat. "Saat ini banyak negara lebih mencari panduan kebijakan daripada bantuan keuangan langsung," kata Kozack, dikutip Reuters. IMF memperkirakan hingga 12 negara berpotensi membutuhkan dukungan pembiayaan antara 20 miliar hingga 50 miliar dollar AS akibat tekanan harga komoditas global.
Selain rumah tangga, usaha kecil dan menengah masuk radar IMF sebagai kelompok paling rentan berikutnya. Tekanan biaya dari transportasi hingga bahan baku bisa menghabisi bisnis yang sebetulnya masih sehat secara fundamental. Yang disarankan IMF bukan kontrol harga, melainkan bantuan likuiditas, supaya usaha yang masih layak bisa bertahan tanpa merusak mekanisme pasar.
Kontrol harga ditempatkan sebagai opsi paling akhir, hanya boleh dipakai dalam kondisi benar-benar luar biasa dan untuk periode sangat terbatas. Alasannya telak: penetapan harga yang terlalu rendah memangkas pasokan, menciptakan distorsi, dan dalam jangka panjang memicu kelangkaan. Yang lebih celaka, harga murah buatan membunuh insentif investasi di energi alternatif dan efisiensi energi, dua hal yang justru paling dibutuhkan untuk keluar dari jebakan energi impor.
Negara berkembang disebut paling kena angin. Ruang fiskal yang sempit dan ketergantungan besar pada impor energi maupun pangan membuat mereka minim amunisi untuk bermanuver. Laporan Fiscal Monitor IMF edisi April 2026 sudah lebih dulu menyoroti kombinasi mematikan ini: utang tinggi, biaya bunga yang merangkak, dan ketidakpastian geopolitik yang tak kunjung reda.
Pertanyaan yang belum ada jawabnya: seberapa banyak pemerintah yang benar-benar sanggup menahan godaan populis ketika harga naik dan tekanan jalanan mulai terasa?