Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) membantah laporan yang sempat ramai beredar akhir pekan lalu, bahwa lembaga itu telah menerbitkan surat perintah penangkapan rahasia terhadap lima pejabat senior Israel atas dugaan kejahatan terhadap warga Palestina.
Laporan itu berasal dari surat kabar Israel, Haaretz, yang mengutip sumber diplomatik anonim. Haaretz mengklaim ICC di Den Haag sudah mengeluarkan surat penangkapan tertutup untuk tiga politisi dan dua pejabat militer Israel. Juru bicara ICC, Fadi El Abdallah, dengan tegas menyebut klaim tersebut "tidak akurat", dan menekankan bahwa pengadilan tidak menerbitkan surat perintah penangkapan baru "dalam situasi saat ini di Negara Palestina."
ICC sebelumnya pernah bergerak. Pada November 2024, pengadilan yang berbasis di Den Haag itu menerbitkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Sampai hari ini, tak satu pun dari keduanya menghadap pengadilan internasional.
Angka korban, jujur saja, sudah lama melampaui batas yang bisa disebut sekadar dampak perang. Lebih dari 72.000 orang dilaporkan tewas sejak konflik meletus Oktober 2023, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 172.000 lainnya mengalami luka. Bagi kalangan pengamat hukum internasional, deretan angka itulah yang terus mendorong desakan agar ICC tidak berhenti di dua nama saja.
Gencatan senjata Israel-Hamas secara resmi berlaku sejak 10 Oktober 2025. Tidak cukup. Pelanggaran terhadap perjanjian itu mengakibatkan sedikitnya 870 warga Palestina tambahan gugur, dengan lebih dari 2.540 lainnya terluka, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza.
Yang membuat laporan Haaretz sempat beredar luas bukan semata karena isinya, melainkan karena konteksnya masuk akal secara politis. Tekanan komunitas internasional terhadap Israel terus menguat. Sejumlah negara Eropa bahkan sudah berjanji akan mengeksekusi surat penangkapan ICC jika Netanyahu atau pejabat Israel lain menginjakkan kaki di wilayah mereka. Dalam iklim seperti itu, kabar soal surat penangkapan baru terasa seperti sesuatu yang bisa saja terjadi, dan itulah yang membuat klarifikasi dari ICC justru menyedot perhatian lebih besar.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ICC akan bertindak lebih jauh. Kapan, itu yang lebih relevan. Korban terus bertambah, akuntabilitas belum menyentuh siapa pun secara konkret, dan pengadilan internasional yang paling berwenang itu sedang berjibaku menjaga kredibilitasnya dari tekanan geopolitik segala penjuru. Cermin retak, tapi belum pecah.