Angka Rp35.000 triliun itu setara 10 kali lipat APBN. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutnya bukan sekadar proyeksi di atas kertas, melainkan potensi nyata yang bisa diraih Indonesia jika serius menggarap hilirisasi tiga komoditas perkebunan: kelapa, minyak sawit mentah (CPO), dan gambir.
Amran memaparkan kalkulasi tersebut dalam acara Gandeng UGM Percepat Hilirisasi dan Inovasi Pertanian di Jakarta, Senin (29/6/2026). Konteksnya cukup menohok: selama ini Indonesia jadi pemasok bahan mentah kelas satu dunia, tapi nilai tambahnya dinikmati negara lain.
Kelapa jadi contoh paling gamblang. Nilai ekspor kelapa saat ini baru menyentuh Rp24 triliun. Padahal dengan 16,8 miliar butir produksi per tahun, angka itu tidak ada apa-apanya dibanding potensi setelah diolah menjadi virgin coconut oil atau santan kemasan. "Kalau kita hilirisasi 100 kali lipat. Berarti Rp2.400 triliun itu hanya isi kelapa," tegas Amran. Total potensi nilai tambah kelapa diproyeksikan mencapai Rp10.000 triliun.
CPO tidak kalah menggiurkan. Amran menyebut angka Rp15.000 triliun jika minyak sawit diolah lebih jauh menjadi bahan baku skincare, tinta, hingga sabun. Angka yang patut dicermati, mengingat Indonesia sudah lama jadi produsen CPO terbesar dunia, tapi produk hilirnya masih kalah bersaing dengan merek-merek dari Eropa dan Asia Timur.
Yang jarang disorot adalah gambir. Bak ironi yang sudah terlalu lama dibiarkan: Indonesia memasok 80 persen kebutuhan gambir dunia, tapi pengolahan justru banyak terjadi di India. "Gambir 80 persen kita supply. Yang memproses adalah India, ini Rp5.000 triliun," ucap Amran.
Narasi Amran soal hilirisasi bukan tanpa konteks lapangan. Hampir bersamaan, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub bertemu Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat di Kementan, dengan agenda tunggal: mengusulkan pembangunan pabrik pengolahan kelapa di daerahnya. Halmahera Timur punya 45.602 hektare kebun kelapa yang sudah berproduksi, plus sekitar 48.843 hektare lahan yang masih bisa dikembangkan. Tidak kecil untuk sebuah kabupaten di Maluku Utara.
"Dengan dukungan pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan bantuan bibit unggul, kami optimistis sektor perkebunan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Ubaid. Sekda Ricky CH. Ricfat menambahkan harapannya: jika tahun ini belum bisa direalisasikan, program tersebut setidaknya masuk agenda tahun depan. Dirjen Perkebunan merespons dengan meminta surat permohonan resmi dilengkapi data.
Pertanyaannya, seberapa jauh jarak antara klaim ambisius dari Jakarta dan permintaan konkret dari Halmahera? Dua narasi itu agaknya menggambarkan gap yang masih lebar antara retorika hilirisasi dan eksekusinya di daerah. Selama pabrik pengolahan belum berdiri di sentra produksi, petani kelapa di Halmahera akan terus menjual bahan mentah, dan nilai tambah Rp10.000 triliun yang disebut Amran tetap jadi angka di slide presentasi.
Amran sendiri mengklaim hilirisasi ketiga komoditas ini bukan hanya soal ekspor. "Kalau ini terjadi, dunia krisis energi, krisis pangan, krisis air, tiga-tiganya solusinya di Indonesia," katanya. Klaim yang sulit dibantah secara potensi, tapi butuh lebih dari satu kunjungan kerja untuk membuktikannya.