Sejak 9 April 2026, harga telur ayam ras di tingkat konsumen tak pernah sekalipun menyentuh harga acuan penjualan Rp30.000 per kilogram. Per 12 Agustus 2026, rerata nasionalnya tercatat Rp26.381 per kg, atau 12 persen di bawah patokan pemerintah. Tapi angka itu baru yang sampai ke konsumen. Di kandang peternak, kondisinya jauh lebih parah.
Telur peternak hanya laku Rp23.000-Rp24.000 per kg di pasar. Tengkulak bahkan berani menawar Rp18.000-Rp19.000 per kg, jauh di bawah harga pokok produksi. Harga acuan pembelian di tingkat peternak yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.500 per kg terasa seperti angka di atas kertas saja.
"Banyak SPPG yang tidak menyerap telur peternak secara langsung. Mereka justru membelinya dari para tengkulak," kata Presiden Forum Peternak Layer Nasional (FPLN) Musbar Mehdi, Kamis (13/8/2026).
Kondisi ini diperparah oleh kenaikan harga pakan yang rata-rata melonjak Rp1.900 per kg. Biang keroknya adalah kombinasi mematikan: harga jagung domestik naik akibat penurunan produksi, sementara harga bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) impor terkerek oleh tingginya harga internasional ditambah pelemahan rupiah. Jagung dan SBM masing-masing menyumbang 40-55 persen dan 22-25 persen dari komposisi pakan ayam. Kalau dua komponen terbesar ini naik bersamaan, peternak jelas babak belur.
Musbar menambahkan, sekitar 35 persen bahan baku pakan masih bergantung pada impor, dengan SBM menyumbang seperempat dari total kebutuhan itu. Volume impor SBM pun terus merayap naik dari 5,33 juta ton pada 2023 menjadi 5,96 juta ton di 2025. Kebijakan pengalihan impor SBM ke PT Berdikari (Persero) mulai Januari 2026 belum sepenuhnya berjalan, dengan BUMN tersebut baru menguasai sekitar 60 persen volume, sisanya masih di tangan importir umum.
Di sinilah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengarahkan perhatiannya. Satgas Pangan Polri sudah diminta memeriksa satu perusahaan importir bahan pakan yang diduga mempermainkan harga sejak 12 Agustus 2026. "Ada satu perusahaan yang diduga nakal, mempermainkan harga. Saya tidak akan sebut nama perusahaannya. Kami telah meminta Satgas Pangan memeriksanya. Kalau terbukti, izin usaha dan impornya bakal dicabut," tegas Amran.
Peternak skala besar dengan populasi di atas 300.000 ekor sudah mulai mengafkir 15-20 persen ayam petelur mereka. Mereka mengira krisis ini akibat oversupply. Keliru. Masalah sesungguhnya bukan kelebihan pasokan, melainkan serapan yang macet di tengah jalan karena rantai distribusi dikuasai tengkulak.
Salah satu pemicu langsung anjloknya harga adalah berhentinya program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah. Amran secara terbuka mengakui hal itu. "Karena kan harga telur menurun kan? Itu karena ada liburan MBG, kemarin libur anak sekolah MBG tidak jalan," katanya, Rabu (12/8/2026). Ketika MBG berhenti, permintaan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ikut menghilang, dan peternak langsung merasakan dampaknya ke kantong.
Untuk mengatasi ini, Kementan menyiapkan tiga jalur respons. Pertama, Amran akan bersurat ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) agar menerbitkan petunjuk teknis yang mewajibkan seluruh SPPG menyerap telur langsung dari peternak dengan harga acuan Rp26.500 per kg. Kedua, opsi penyerapan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk kebutuhan bansos dan program penanganan stunting, dengan BUMN membeli langsung dari peternak melalui koperasi. Ketiga, Satgas Pangan diminta mengawasi dan menindak broker yang membeli telur di bawah Rp22.500 per kg.
Rapat koordinasi yang digelar Amran di Surabaya pada 11 Agustus 2026 juga melahirkan keputusan bahwa setiap SPPG wajib menyerap telur langsung dari peternak lokal, tanpa perantara. Tujuannya memotong rantai distribusi dan memberi kepastian pasar bagi peternak.
Rapat itu punya buntut yang tidak terduga. Saat mempertanyakan minimnya serapan telur oleh SPPG di Surabaya, Amran langsung meminta Korwil KPPG Surabaya, Tiara Devi, dicopot dan digantikan oleh laki-laki. "Pindahkan. Yang laki-laki di situ. Harus yang tangguh," ucap Amran kepada Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono yang hadir saat itu. Ucapan itu berbuntut panjang.
Komnas Perempuan langsung merespons. Bukan lewat Ketua, melainkan Komisioner Daden Sukendar yang angkat bicara duluan. "Pernyataan semacam ini tidak semestinya dipandang sekadar sebagai candaan atau salah ucap, karena memproduksi stereotip gender bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih sesuai untuk pekerjaan berat," kata Daden, Rabu (12/8/2026).
Sehari kemudian, Amran menemui Komnas Perempuan dan memberikan klarifikasi. Konteks aslinya, kata dia, menyangkut seorang pegawai yang tengah mengandung dengan mobilitas tinggi. Tawaran agar Tiara bekerja di Kementan bukan hukuman. "Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan," jelasnya. Amran juga menegaskan Kementan menerapkan meritokrasi: kinerja yang dinilai, bukan jenis kelamin.
Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyatakan pertemuan itu cukup untuk mengklarifikasi polemik. "Hari ini kami sudah mengkonfirmasi, mengklarifikasi terkait pernyataan beliau dan alhamdulillah clear," kata Maria. Pertemuan bahkan berkembang menjadi pembahasan penguatan kerja sama kedua lembaga.
Krisis telur ini agaknya memperlihatkan satu hal yang lebih struktural. Program MBG, yang dirancang antara lain untuk menjadi off-taker produk pertanian, ternyata belum cukup tangguh sebagai penyangga harga ketika berhenti sebentar saja. Kalau satu jeda libur sekolah sudah cukup untuk menghajar harga di kandang peternak, ada yang perlu diperbaiki dari desain rantai pasoknya. Bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi koordinator wilayah.