Sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki masa jeda libur sekolah, pasar tradisional di penjuru Indonesia mencatat sesuatu yang jarang terjadi secara serentak: harga pangan kompak melorot dalam hitungan hari.
Daging ayam yang sebelumnya bertengger di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram kini dijual Rp23.000 sampai Rp32.000, tergantung lokasi. Di Pasar Banjar, Jawa Barat, penurunan berlangsung bertahap sejak sekitar 10 hari lalu, turun sekitar Rp1.000 per hari. Di Pasar Gedhe Klaten, daging ayam terkoreksi Rp4.000 menjadi Rp28.000 per kilogram, daging sapi pun ikut tergerus Rp5.000 ke level Rp135.000 per kilogram.
Telur senasib. Di Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, telur yang sebelumnya Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogram ambles ke Rp25.000. Di Kulon Progo, telur sudah turun ke Rp24.000 di pasar, bahkan lebih murah lagi di platform daring: Rp22.000 sampai Rp23.000 per kilogram.
Cabai rawit tidak mau ketinggalan. Di Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya, cabai rawit merah (domba) yang sempat menembus angka di atas Rp100.000 per kilogram kini dipasarkan di kisaran Rp45.000. Di Pasar Basah Trenggalek, cabai rawit merosot dari lebih dari Rp60.000 menjadi sekitar Rp33.000 per kilogram. Penurunan tajam juga terjadi pada sayuran. Brokoli, wortel, buncis, beberapa di antaranya amblas lebih dari 50 persen.
Reaksi pasar yang begitu cepat dan merata ini bukan kebetulan musiman biasa.
Eliza Mardian, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyebut salah satu akar masalahnya adalah kesalahan kalkulasi ekspektasi permintaan. Saat MBG mulai bergulir, banyak pelaku usaha mengekspansi produksi dengan asumsi program itu akan menyerap komoditas dalam jumlah besar. Kenyataannya, implementasi MBG terkendala persoalan tata kelola dan kapasitas fiskal yang kian terjepit. "Jadi ada yang memang salah satu penyebabnya karena ekspektasi yang tinggi terhadap program MBG, tetapi pada pelaksanaannya MBG tidak sesuai target karena persoalan tata kelola MBG dan kapasitas fiskal kita yang kian terbatas. Jadinya terjadi oversupply karena tidak terserap MBG. Ini yang terjadi pada telur dan ayam," kata Eliza kepada Kontan, Senin (29/6/2026).
MBG bukan satu-satunya biang kerok, kata Eliza. Pelemahan daya beli masyarakat serta persoalan struktural di sektor pangan sudah lebih dulu mengendap jauh sebelum program ini berjalan, dan keduanya kini saling memperparah.
Di lapangan, pedagang punya perspektif yang berbeda-beda, bahkan saling bertolak belakang tergantung posisi mereka dalam rantai pasok. Imat Ruhimat (54), pedagang sembako di Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya, menggambarkan bagaimana para pemasok selama ini cenderung mengarahkan stok langsung ke dapur-dapur MBG, menjual dengan harga murah ke program itu, dan meninggalkan pedagang eceran kekurangan pasokan dengan harga tinggi. "Kalau ada MBG, barang susah didapat, harga belinya mahal, yang belanja juga berkurang karena harga barang di pasaran tinggi," katanya, Selasa (30/6/2026). Kini, begitu MBG libur, barang kembali mengalir ke pasar konvensional dan harga pun luruh.
Konsumen dan pedagang kecil jelas menjadi pihak yang paling menikmati situasi ini, setidaknya untuk sementara. Nur Ridwan, pedagang ayam di Pasar Banjar, mengaku omzetnya melonjak karena permintaan naik seiring harga yang lebih terjangkau. Biasanya ia menghabiskan 3 hingga 5 kuintal per hari, kini bisa 6 kuintal. Pedagang sayur di Kulon Progo, Hesti, merasakan hal serupa. Lapaknya kembali ramai setelah sempat sepi saat harga melonjak.
Bukan main, memang. Fenomena ini membuka debat yang lebih serius dari sekadar naik-turunnya harga di lapak pasar. MBG, yang dirancang sebagai program sosial untuk memperbaiki gizi anak sekolah, ternyata sudah cukup besar untuk menggerakkan struktur permintaan pangan nasional. Dan justru karena itu, ketika program berhenti sejenak, pasar merasakan kejutan yang cukup terasa.
Pertanyaannya sekarang: kalau MBG kelak berjalan penuh dan kapasitasnya diperluas, apakah rantai pasok pangan nasional siap menanggung tekanan permintaan itu tanpa membebani konsumen yang tidak mendapat manfaat langsung? Koordinasi produksi, distribusi, dan penyerapan yang lebih terencana, agaknya, bukan lagi pilihan. Ia sudah menjadi keharusan.