Dari podium Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Wakil Presiden China Han Zheng menyampaikan pesan yang terdengar sederhana tapi sarat muatan geopolitik: semua negara punya kedudukan setara dalam komunitas internasional, tak terkecuali berdasarkan ukuran maupun kekuatan.
Han menegaskan bahwa urusan global tidak boleh diputuskan secara sepihak, melainkan harus diselesaikan lewat konsultasi bersama dengan berlandaskan hukum internasional, keadilan, dan prinsip ketidakberpihakan. "Kita harus menepis prasangka ideologis, menghormati jalur pembangunan dan sistem sosial yang dipilih secara mandiri oleh rakyat setiap negara, memperdalam pertukaran pengalaman tata kelola, serta bersama-sama mencari solusi atas tantangan global," ujar Han dalam pidatonya, Sabtu (26/9).
Han juga menyinggung tanggung jawab negara-negara besar, yang menurutnya justru harus menjadi teladan dalam mematuhi aturan dan menegakkan supremasi hukum. Klaim yang patut dicermati, mengingat China sendiri kerap masuk sorotan soal kepatuhannya terhadap norma internasional, dari Laut China Selatan hingga Taiwan.
Sepanjang pidato itu, Han menekankan pentingnya mempertahankan tatanan internasional yang berpijak pada PBB dan hukum internasional. Penyelesaian sengketa lewat dialog, bukan tindakan militer sepihak, kata Han, adalah satu-satunya jalan. Pidato ini disampaikan ketika perdebatan soal masa depan multilateralisme kian memanas. Banyak pihak menilai PBB mulai kehilangan taji dalam merespons krisis global, dari konflik bersenjata hingga perubahan iklim.
Nada berbeda justru datang dari Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Bukan sekadar mempertahankan tatanan yang ada, Sugiono menyerukan perombakan struktural agar PBB lebih representatif dan mampu menghasilkan aksi nyata. "Jawaban atas multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah lebih sedikit multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih kuat dan lebih baik," tegasnya.
Reformasi kelembagaan? Sugiono tahu itu tidak bisa instan. Tapi urgensi tantangan global saat ini, menurutnya, tidak memberi ruang untuk menunda. Sistem multilateral abad ke-21 harus lebih lincah, representasinya lebih luas, dan hasilnya lebih konkret. "Transformasi kelembagaan tidak akan terjadi dalam semalam. Namun, urgensi tantangan saat ini mengharuskan kita untuk bertindak sekarang," katanya.
Debat Umum PBB berlangsung 22-26 September dan dilanjutkan 28 September, bagian dari rangkaian Sidang ke-81 yang resmi dibuka pada 8 September 2026. Dua suara dari Asia ini, agaknya, mewakili spektrum yang lebih luas: antara mempertahankan tatanan yang ada versus mendesak perombakan dari dalam. Entah kebetulan atau tidak, keduanya bicara di forum yang sama, pada hari yang sama.