Delapan belas tahun berkuasa di Jalur Gaza, Hamas akhirnya menyerahkan kendali pemerintahan sipil kepada komite teknokrat. Pengumuman pada Senin (6/7/2026) itu menandai pergeseran paling besar dalam lanskap politik Gaza sejak kelompok tersebut merebut wilayah itu dari Fatah pada 2007, setahun setelah memenangkan pemilu legislatif.
Ketua Komite Darurat Pemerintah Hamas, Mohammed Al Farra, secara resmi mengajukan pengunduran diri dan membubarkan komite beranggotakan 15 orang tersebut. Kursi pemerintahan kini diserahkan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), komite teknokrat yang dipimpin Ali Shaath dan saat ini masih berkantor di Cairo, Mesir. NCAG dibentuk oleh Board of Peace, lembaga mediasi yang diinisiasi Presiden Donald Trump ketika menengahi gencatan senjata pada Oktober 2025.
Juru Bicara Hamas Hazem Qassem menyebut keputusan ini sebagai langkah baru agar Hamas tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan Gaza. "Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan segala dalih bagi pendudukan yang terus melakukan agresi dan perang pemusnahan," katanya kepada AFP. Qassem menegaskan kesiapan Hamas menyerahkan tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya, dan berharap NCAG bisa segera masuk ke Gaza untuk memulai transisi.
Tapi di situlah masalahnya. NCAG hingga kini belum bisa menginjakkan kaki di Gaza karena Israel belum memberikan izin. Yang dipertaruhkan bukan perkara kecil: ini soal keseluruhan arsitektur politik Gaza pasca-perang.
Pakar politik asal Gaza, Mkhaimar Abusada, agaknya tidak terlalu terkesan. Ia menilai langkah Hamas masih bersifat simbolis, karena persoalan sesungguhnya bukan soal siapa yang mengelola administrasi sipil, melainkan soal senjata. "Hamas belum menyetujui pelucutan senjata dan itulah yang masih menjadi titik buntu," tegasnya kepada AFP.
Gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025 sudah memasuki fase yang rumit. Tahap pertama mencakup pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, dan itu berjalan. Tahap kedua, yang mensyaratkan pelucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, sudah mandek berbulan-bulan. Perundingan jalan di tempat, sementara Israel justru memperluas kehadirannya di lapangan dan kini menguasai hampir 70 persen wilayah Gaza. Masif.
Hamas dan sejumlah faksi Palestina sudah beberapa kali duduk semeja dengan para mediator di Cairo, tapi perbedaan antara kedua pihak masih menganga lebar. Hamas bersikeras pemerintahan Palestina harus terbentuk lebih dulu sebelum mereka mempertimbangkan penyerahan sebagian persenjataan. Israel menolak Hamas kembali berkuasa, tapi juga belum menerima opsi Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah mengambil alih kendali. Dua posisi yang, kalau data perundingan bisa dipercaya, tidak bergerak sejak berbulan-bulan lalu.
Seorang sumber diplomatik yang terlibat dalam perundingan menyebut pengumuman Senin ini sebagai sinyal bahwa Hamas sedang berusaha mendorong proses politik sambil mengalihkan sorotan ke apa yang mereka nilai sebagai kegagalan Israel memenuhi komitmen dalam kesepakatan gencatan senjata. Entah kebetulan atau tidak, langkah ini datang tepat ketika tekanan internasional terhadap kedua pihak sedang meningkat.
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 1.072 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata berlaku, angka yang diakui keandalannya oleh PBB. Israel melaporkan kehilangan lima tentara dan satu kontraktor dalam periode yang sama. Keduanya saling tuduh melanggar kesepakatan.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Hamas mau mundur dari pemerintahan, tapi apakah mundurnya mereka akan mengubah sesuatu yang nyata di lapangan, selama senjata masih ada di tangan mereka dan NCAG masih terjebak di Cairo.