Pada 6 Juli 2026, Hamas resmi membubarkan Komite Darurat dan menyerahkan administrasi sipil Jalur Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), mengakhiri 18 tahun kekuasaan de facto kelompok tersebut sejak kudeta 2007. Ismail Al Thawabta mengonfirmasi pengunduran diri Mohammed Al Farra sebagai tanda resmi berakhirnya era Hamas sebagai penguasa tunggal Gaza.
Yang menggantikan bukan pejuang bersenjata. Lima belas teknokrat sipil dipimpin Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina. Nama-namanya cukup mentereng: Bashir Rayyes, pakar ekonomi lulusan Imperial College London; Dr. Aed Mahmoud Yaghi, dokter urologi yang ditugaskan memimpin pemulihan fasilitas kesehatan; Hanaa Hanna Nicola Tarazi, pengacara perempuan yang mengurus perlindungan sosial; hingga Omar Shamali, ahli telekomunikasi. Wajah baru Gaza, setidaknya di atas kertas.
Tapi jangan terburu optimistis. Seluruh anggota NCAG masih tertahan di Kairo. Israel memblokir akses masuk mereka ke Gaza, sementara perlintasan Rafah tetap jadi titik tawar politik. Kementerian-kementerian yang ada beroperasi seperti biasa karena memang tidak ada yang benar-benar berubah di lapangan. Dana operasional minim, personel terbatas, dan pasukan stabilisasi internasional yang disebut-sebut dalam rencana perdamaian AS praktis belum ada wujudnya.
Simon Wolfgang Fuchs, pakar studi Islam di Universitas Hebrew Yerusalem, tak basa-basi soal ini. Menurut Fuchs, Hamas sebenarnya tengah berupaya keluar dari kebuntuan dan menggerakkan kembali proses politik yang sudah mandek berbulan-bulan, tanpa harus lebih dulu berkomitmen pada pelucutan senjata. "Saat ini, pembubaran pemerintahan tersebut pada dasarnya bersifat simbolis. Itulah sebabnya, untuk saat ini, segalanya tetap sama," katanya. Dengan kata lain, Hamas ingin mengirimkan sinyal bahwa mereka tidak bisa disalahkan atas proses politik yang macet, bukan benar-benar menyerahkan kendali.
Konteks ini penting. Rencana perdamaian yang dimediasi AS sejak Oktober 2025 sudah menguraikan pembentukan pemerintahan teknokratis independen. Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump mulai beroperasi Januari 2026. Peta jalan 15 poin yang mereka susun mensyaratkan Hamas melepaskan seluruh fungsi militer, kepolisian, dan administratif secara bersamaan dengan penarikan bertahap pasukan Israel. Keduanya sama-sama terhenti di tempat yang sama.
Israel justru kini menduduki area lebih luas di Gaza dibanding beberapa bulan lalu. Fakta itu yang membuat Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar merespons dengan dingin: selama Hamas masih menggenggam senjata, pemerintah sipil mana pun hanya akan jadi kepanjangan tangan Hamas. Pelucutan senjata dan demiliterisasi Gaza, bagi Tel Aviv, tetap prasyarat yang tidak bisa ditawar.
Para analis di The Guardian, Max Rodenbeck dan Muhammad Shehada, membaca manuver Hamas dari sudut lain. Bagi mereka, Hamas ingin menghilangkan alasan Israel yang selama ini menuding rekonstruksi Gaza gagal gara-gara pemerintahan Hamas. Dengan menyerahkan administrasi sipil, bola bergulir ke tangan Israel dan AS. Kalau rekonstruksi tetap macet, pertanyaannya bukan lagi siapa yang memerintah Gaza, melainkan mengapa tidak ada yang serius memulainya.
Jerusalem Post memunculkan skenario yang lebih sinis. Hamas membubarkan pemerintahannya secara formal sambil tetap mempertahankan pengaruh di balik layar. Mundur dari tanggung jawab langsung, tapi tidak benar-benar melepas kendali. Pergantian kostum, bukan pergantian peran.
Sejarah Hamas sejak didirikan Sheikh Ahmed Yassin pada 1987 memang selalu berwarna perlawanan. Kemenangan pemilu 2006, kudeta 2007, dua dekade konflik bersenjata. Kini, dengan menyerahkan otoritas sipil kepada para teknokrat, agaknya Hamas mengakui sesuatu yang lama enggan diakui: perlawanan bersenjata saja tidak cukup untuk membangun kehidupan. Gaza butuh rumah sakit, sekolah, listrik, dan sistem ekonomi yang berfungsi.
Pengakuan itu baru bermakna kalau diikuti langkah konkret. Selama NCAG masih terdampar di Kairo, selama akses ke Gaza diblokir, dan selama pertanyaan soal senjata Hamas belum dijawab, pengumuman 6 Juli itu kemungkinan besar hanya akan tercatat sebagai satu hal: sinyal politik tanpa hasil yang pasti.