Dua dekade kekuasaan Hamas di Jalur Gaza resmi berakhir. Kelompok militan itu mengumumkan pembubaran pemerintahannya dan mengundang Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), lembaga interim yang didukung Amerika Serikat, untuk mengambil alih kendali administrasi wilayah Palestina tersebut.
Langkah ini dimulai dari pengunduran diri Kepala Pemerintahan Hamas di Gaza, Mohammed al-Farra, dari dua jabatan sekaligus: ketua komite tindak lanjut kerja pemerintah dan ketua komite darurat. "Setelah saya memastikan bahwa semua persiapan yang diperlukan telah selesai untuk penyerahan sistem pemerintahan di Jalur Gaza, dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dari posisi saya," tulis al-Farra dalam surat resminya. Titik balik yang tidak banyak diprediksi analis akan terjadi secepat ini.
Hamas menguasai Gaza sepenuhnya sejak 2007 setelah mengusir Fatah dari wilayah itu. Kini secara eksplisit mereka menyerahkan urusan tata kelola sipil kepada NCAG. Ketua komite tersebut, Ali Shaath, langsung menyatakan kesiapan penuh pihaknya untuk memikul tanggung jawab nasional tersebut.
Satu hal yang absen dari pengumuman Hamas, dan ini justru yang paling dicermati: tidak satu pun janji pelucutan senjata secara sepihak. Hamas rela melepas kursi kekuasaan politik, tapi senapan dan roket tetap di tangannya. Juru bicara Hamas Hazem Qassem menegaskan langkah ini diambil untuk menghilangkan segala dalih bagi Israel yang terus melancarkan agresi. "Hamas telah mengambil langkah baru di mana kami tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, guna menghilangkan segala dalih bagi pihak pendudukan yang terus melanjutkan agresi dan perang pemusnahan mereka," ungkap Qassem.
Pemerintahan Donald Trump, yang mengawasi Dewan Perdamaian sebagai penjamin proses transisi ini, merespons dengan hati-hati. Mereka tidak langsung menyambut deklarasi sepihak Hamas dan menegaskan penilaian akhir bergantung pada tindakan nyata di lapangan, bukan janji politik. Satu prinsip yang mereka tekankan cukup keras: satu otoritas, satu hukum, satu senjata. Artinya, seluruh kekuatan bersenjata harus dikonsolidasikan di bawah kendali NCAG.
Sejumlah pengamat membaca manuver ini sebagai kalkulasi politik yang cermat, bukan ketulusan ideologis. Direktur proyek Israel-Palestina di International Crisis Group, Max Rodenbeck, menilai Hamas tengah mencari jalan keluar dari penderitaan Gaza yang tak berujung. Menyerahkan kekuasaan politik, agaknya, adalah opsi paling realistis untuk membalik tekanan ke pihak AS dan Dewan Perdamaian. "Absennya 'cakrawala politik' bagi warga Palestina membuat kelompok ini tidak bisa begitu saja meletakkan senjata, tetapi setidaknya mereka dapat memberi sinyal kesediaan untuk melepaskan kekuasaan politik," jelas Rodenbeck.
Pengamat dari European Council on Foreign Relations, Muhammad Shehada, menawarkan dimensi lain. Hamas, menurutnya, sadar betul akan skenario yang sedang dijalankan Netanyahu: melokalisasi bantuan rekonstruksi hanya di wilayah yang berada di bawah kendali militer Israel. Dengan mengambil inisiatif lebih dulu, Hamas mencoba memotong hambatan itu sebelum jebakan terpasang rapat. "Bahkan jika mereka setuju melucuti senjata secara sepihak dan melakukan semua yang diminta, Hamas tahu Netanyahu tidak akan mengizinkan rekonstruksi di mana pun di Gaza sebelum pemilu," kata Shehada, menyiratkan bahwa syarat pelucutan senjata sejatinya bukan soal keamanan, melainkan soal kartu politik.
Pertanyaannya sekarang bukan apakah Hamas serius, tapi apakah keseriusan itu cukup untuk membuka keran bantuan rekonstruksi yang tersumbat bertahun-tahun, atau sekadar gestur yang akan kandas di meja negosiasi.