Hampir dua dekade berkuasa di Gaza, dan pengumuman berakhirnya era itu disampaikan bukan oleh petinggi Hamas, melainkan oleh kepala kantor media mereka, di halaman sebuah rumah sakit, dengan latar belakang lemari pendingin yang sedang dipindahkan petugas.
Ismail al-Thawabta, Senin (6/7/2026), menyatakan Hamas telah membubarkan pemerintahannya di Jalur Gaza dan bersiap mengalihkan kekuasaan kepada komite teknis yang dibentuk di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Langkah ini, kata al-Thawabta, bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Konferensi pers di halaman Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah itu terasa ganjil untuk sebuah pengumuman sebesar ini. Al-Thawabta sesekali melirik teks yang ia baca, sementara puluhan wartawan dan warga berkerumun di sekelilingnya. Di belakangnya, petugas rumah sakit sibuk memindahkan lemari pendingin. Bukan gambaran yang lazim menyertai pergantian kekuasaan sebuah wilayah.
Sejak merebut kendali Gaza dari Fatah pada 2007, Hamas telah menjalankan roda pemerintahan di wilayah itu selama 18 tahun, setelah sebelumnya memenangkan pemilu legislatif 2006. Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyebut langkah ini sebagai gerak maju yang positif. Kelompok itu, kata Qassem, berkomitmen pada rekonstruksi Gaza. Nantinya, hanya staf teknis dan profesional yang akan tetap menjalankan layanan publik di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
"Semua karyawan yang bekerja di bidang penyediaan layanan adalah pegawai negeri dan sepenuhnya siap bekerja di bawah komite nasional tersebut," kata al-Thawabta.
Israel tidak membeli narasi itu. Tel Aviv langsung menepis pengumuman tersebut. Seorang pejabat Israel menyebut klaim pengunduran diri pemerintah Hamas sebagai "upaya pengalihan perhatian yang tidak memiliki arti penting," dengan alasan semua anggota Hamas faktanya masih bercokol di posisi semula. Posisi yang tidak mengejutkan, mengingat satu isu krusial sama sekali tidak disinggung dalam pengumuman itu: pelucutan senjata.
Di situlah letak buntunya. Sembilan bulan setelah gencatan senjata ditandatangani pada Oktober 2024, negosiasi implementasi fase kedua masih tersendat. Hamas bersikeras fase pertama harus rampung sebelum meja bicara soal senjata dibuka. Israel punya kalkulasi yang berbeda.
Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Donald Trump menegaskan bahwa komite teknokrat pengganti pemerintah Hamas harus mengendalikan seluruh senjata di Gaza, sebagaimana diatur dalam perjanjian gencatan senjata. Tindakan nyata, bukan janji.
Korban terus berjatuhan. Pada hari yang sama pengumuman pembubaran disampaikan, serangan Israel menewaskan sedikitnya lima orang di Gaza: tiga di Khan Younis, dua di sebuah apartemen di Kota Gaza. Total korban jiwa warga Palestina sejak perang pecah akibat serangan 7 Oktober 2023 telah mencapai 73.098 orang. Serangan Hamas saat itu menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandera 251 orang lainnya.
Apakah pembubaran kali ini nyata atau sekadar manuver? Selama isu senjata belum disentuh, agaknya jawaban itu masih jauh dari jangkauan.