Satu kalimat dari ruang sidang Mahkamah Agung India sanggup mengubah frustrasi jutaan anak muda menjadi gerakan yang mengguncang ibu kota.
Pada 15 Mei 2026, Hakim Agung Surya Kant sedang memimpin sidang petisi soal status advokat senior ketika ia melontarkan komentar yang agaknya tidak ia perhitungkan dampaknya. Anak-anak muda yang menganggur lalu beralih jadi jurnalis, aktivis, atau penggiat media sosial ia sebut sebagai "kecoa" dan parasit masyarakat. Viral dalam hitungan jam. Keesokan harinya Surya Kant mengklarifikasi bahwa kritiknya hanya menyasar pemegang gelar palsu, tapi penjelasan itu tidak digubris.
Bagi generasi muda India yang sudah lama merasa ditinggalkan sistem, sebutan itu justru jadi bahan bakar.
Abhijeet Dipke, mahasiswa magister hubungan masyarakat Universitas Boston, bereaksi dengan caranya sendiri. Sehari setelah komentar Surya Kant viral, ia menulis di platform X: "Bagaimana jika semua kecoa bersatu?" Dari sana lahirlah Cockroach Janta Party (CJP), plesetan nama partai penguasa Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Dengan semboyan "Front politik pemuda, oleh pemuda, untuk pemuda", gerakan ini membangun ekosistem digital lengkap dalam hitungan minggu: situs resmi, manifesto politik, hingga kanal pendaftaran anggota.
Angkanya bukan main. Akun Instagram CJP menembus 22 juta pengikut dalam dua bulan. Lebih dari 350 ribu orang mendaftar resmi sebagai anggota, dan tokoh-tokoh oposisi seperti Akhilesh Yadav hingga Mahua Moitra disebut bergabung sebagai anggota kehormatan.
Gerakan ini tumbuh dari luka yang nyata. Data Survei Angkatan Kerja Periodik 2026 mencatat 15,2 persen warga usia 15 hingga 29 tahun menganggur, dengan angka khusus perempuan muda menyentuh 18 persen. Laporan Universitas Azim Premji memperparah gambaran itu: 40 persen lulusan perguruan tinggi di bawah usia 25 tahun tidak bekerja. India memang mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat, tapi penciptaan lapangan kerja di sektor non-pertanian tetap jadi lubang besar yang belum tertambal.
Krisis meledak pada Mei 2026 lewat skandal ujian nasional yang memalukan. Ujian masuk medis NEET-UG yang diikuti 2,3 juta siswa dibatalkan setelah soal bocor dan dijual bebas, harga kopian berkisar antara 500 ribu hingga 3 juta rupee. Ujian rekrutmen kepolisian Uttar Pradesh dengan 5 juta pelamar bernasib serupa. Para demonstran yang turun ke jalan Sabtu (7/6/2026) di kawasan Jantar Mantar, New Delhi, secara spesifik menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan dan meminta pemerintahan Modi memastikan ujian masuk kedokteran dijalankan dengan adil dan transparan.
Dipke sendiri terbang kembali ke India dari AS untuk memimpin aksi ini, meski ia mengakui khawatir akan kemungkinan penangkapan. Ratusan pendukung menyambutnya di Terminal 3 Bandara Internasional Indira Gandhi, termasuk seorang pegawai bandara bernama Mithilesh Kumar yang datang langsung karena antusias. Operasional bandara tetap normal, tapi kerumunan demonstran di Jantar Mantar memaksa kepolisian memasang barikade sementara di sejumlah ruas jalan sekitarnya.
Manifesto CJP adalah komedi gelap yang mengincar jantung institusi India. Mereka menuntut larangan 20 tahun dari pemilu bagi anggota dewan yang membelot demi jabatan, larangan pensiunan hakim menerima kursi di majelis tinggi sebagai hadiah politik, pencabutan lisensi siaran bagi jaringan media milik oligarki, hingga kuota wajib 50 persen perempuan di parlemen dan kabinet. Cara mendaftar jadi anggota pun jadi sindiran paling tajam: cukup nyatakan bahwa kamu menganggur, malas, menghabiskan waktu berjam-jam di dunia maya, dan punya keahlian mengomel di kolom komentar.
"Syarat itu adalah pengakuan atas eksistensi kami yang dicap parasit. Kami tidak malu jadi kecoa, karena kecoa adalah penyintas yang bertahan bahkan dari radiasi nuklir," ujar Dipke kepada wartawan melalui sambungan video.
Pemerintah BJP bereaksi dengan cara yang justru memperkuat narasi CJP. Sekretaris BJP Tajinder Bagga menyebarkan infografis yang menuding gerakan ini digerakkan bot asing, dengan 77 persen pengikut diklaim berasal dari Pakistan, Amerika Serikat, Bangladesh, dan Turki, lalu melabeli CJP sebagai "Pakistan Janta Party". Dipke membantah dengan data bahwa 94 persen pengikutnya adalah warga India. Pemerintah kemudian memerintahkan pemblokiran akun resmi CJP di X menggunakan Pasal 69A Undang-Undang Teknologi Informasi. Biro Intelijen menyebut popularitas ekstrem CJP sebagai ancaman keamanan nasional.
Ancaman fisik pun datang, menyasar keluarga Dipke di Maharashtra. Video intimidasi memperlihatkan seorang pria berdiri di depan rumah keluarganya. "Keluarga siapa pun tidak boleh diburu hanya karena mengutarakan pendapat," tegasnya.
Tapi kecoa, seperti klaimnya sendiri, sulit dibasmi. Setiap kali akun resmi diblokir, puluhan akun baru bermunculan dalam hitungan jam. Di bantaran Sungai Yamuna yang tercemar, relawan CJP berkostum kecoa raksasa mengumpulkan sampah plastik dan mengedukasi warga. Pemuda yang dicap parasit justru jadi pihak yang membersihkan racun peradaban yang ditinggalkan elite. Kalau data ini bisa dipercaya, entah kebetulan atau tidak, gerakan ini tumbuh paling cepat bukan di kota-kota besar, tapi di kalangan pemuda pinggiran yang selama ini tak punya panggung.