Dua hari berturut-turut, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menerima dua tamu dengan bobot politik yang tidak kecil: Ketua Dewan Pimpinan Hamas Muhammad Darwish pada Ahad (5/7), lalu Wakil Presiden Yaman sekaligus tokoh senior Ansarullah Mohammad al-Nuaimi keesokan harinya. Dari dua pertemuan itu, satu pesan keluar konsisten, Iran tidak berencana melunakkan posisinya.
"Kami meyakini bahwa selama belum siap menghadapi perang dan belum siap meraih kesyahidan, kami tidak akan memiliki diplomasi yang kuat," tegas Ghalibaf dalam pertemuan dengan al-Nuaimi di Teheran, Senin (6/7/2026), sebagaimana dilaporkan kantor berita IRNA.
Bukan retorika kosong, setidaknya bukan menurut Ghalibaf. Ia merujuk langsung pada konflik 40 hari yang disebutnya sebagai Perang Ramadan, di mana AS dan Israel, menurut klaimnya, menetapkan sembilan sasaran terhadap Republik Islam Iran dengan target penyelesaian hanya dalam beberapa hari. Tidak satu pun tercapai. Pihak lawan, klaimnya, akhirnya meminta gencatan senjata lewat mediator. Angka yang patut dicermati, meski verifikasi independen atas klaim tersebut belum tersedia.
Nota kesepahaman yang kemudian ditandatangani antara Iran dan AS, dengan mediasi Pakistan dan Qatar, dibaca Ghalibaf bukan sebagai kompromi. Kemenangan, begitu ia menyebutnya. Menurutnya, AS kini terpaksa mengakui eksistensi kelompok-kelompok dalam Poros Perlawanan, termasuk Ansarullah dan Hamas, melalui dokumen tersebut. "Iran dan Poros Perlawanan berdiri bersama menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Dari sisi politik maupun militer, nota kesepahaman itu adalah kegagalan bagi Amerika Serikat dan keberhasilan bagi Poros Perlawanan," ujarnya.
Darwish dari Hamas, dalam pertemuan sehari sebelumnya, menyuarakan penilaian yang tak jauh beda. Setiap poin dalam nota itu, klaimnya, mencerminkan keberhasilan Iran dan kekalahan AS. Bukan main.
Dalam pertemuan dengan delegasi Hamas, Ghalibaf juga memperjelas batas-batas yang tidak bisa digeser. Poros Perlawanan dan Lebanon adalah garis merah dalam setiap negosiasi dengan Washington. Iran, tegasnya, berkomitmen mengalirkan dukungan kepada sekutu-sekutunya: pasokan rudal jika situasi menuntut, dukungan politik jika itu yang dibutuhkan. Pengakuan terhadap Israel, ia pastikan, bukan opsi yang ada di meja.
Kepada al-Nuaimi, Ghalibaf memuji konsistensi Ansarullah yang tetap berpihak pada Gaza dan Lebanon di segala kondisi. Ia lalu mengangkat argumen geopolitik yang lebih lebar: lebih dari 70 persen jalur perdagangan global melewati Selat Hormuz, Terusan Suez, dan Selat Bab el-Mandeb, dan semuanya berada di kawasan negara-negara Islam. Dengan kartu strategis seperti itu, persatuan dunia Islam bisa menjadi penyeimbang nyata terhadap dominasi AS dan Israel, begitu argumennya.
Al-Nuaimi merespons dengan menegaskan Yaman dan Iran berdiri di garis perjuangan yang sama. Berdiri bersama Republik Islam Iran, katanya, adalah tanggung jawab seluruh kekuatan perlawanan. Ia mengakui tidak semua negara Islam menunjukkan solidaritas yang memadai, sebuah kritik yang agaknya diarahkan ke negara-negara Teluk yang memilih pendekatan berbeda.
Ghalibaf sendiri menyebut pengalaman konflik terakhir sebagai pelajaran bagi negara-negara yang selama ini mengorbit Washington dan Tel Aviv. AS dan Israel, menurutnya, terbukti tidak mampu menjamin keamanan maupun kesejahteraan ekonomi negara-negara tersebut. Perdamaian di kawasan, ia nyatakan dengan nada yang nyaris seperti peringatan, hanya bisa dicapai melalui Iran.
Al-Nuaimi menutup pertemuan dengan pernyataan yang tak kalah tajam: Yaman siap memperluas kerja sama diplomatik, tapi jika diplomasi buntu, negaranya juga siap mengambil langkah-langkah pertahanan.