Tujuh pekan setelah perjanjian damai sementara diteken, gencatan senjata AS-Iran kini tinggal nama. Senin (13/7/2026), Washington mengumumkan blokade ulang terhadap pelayaran Iran di kawasan Teluk, disertai pungutan 20 persen atas semua muatan kargo yang melintasi Selat Hormuz. Pasar minyak langsung dihajar: Brent melonjak 9,59 persen ke USD 83,30 per barel, WTI terkerek 9,42 persen ke USD 78,14 per barel, level tertinggi dalam satu bulan.
Akar masalahnya bisa dilacak ke satu klausul yang ambigu dalam perjanjian 17 Juni 2026. Kesepakatan 14 poin yang diteken terpisah oleh Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, difasilitasi Pakistan dan Qatar, menyatakan kapal-kapal dapat melintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama periode 60 hari. Tapi Teheran membaca klausul itu sebagai pemberian hak kendali penuh atas rute pelayaran kepada Iran. Garda Revolusi Iran (IRGC) pun mulai menembaki kapal yang dianggap melewati koridor tak disetujui Teheran, termasuk lebih dari 100 kapal yang diatur bersama Oman dan IMO keluar dari Teluk Persia.
Washington punya tafsir berbeda. Bagi AS, perjanjian itu semestinya mengembalikan status quo sebelum serangan AS-Israel ke Iran pada 28 Februari 2026, saat Selat Hormuz masih terbuka sepenuhnya. Abas Aslani dari Center for Middle East Strategic Studies menilai kedua pihak pada dasarnya sedang mendorong versi masing-masing. "Teheran meyakini AS melanggar isi kesepakatan lewat koridor berbeda dari yang ditetapkan Iran," ujarnya kepada Al Jazeera.
Eskalasi bergerak cepat. Sejak akhir Juni, Iran menembaki tanker, AS membalas pada 26 Juni dengan menggempur target-target terkait Teheran. Serangan dini hari 8 Juli menghajar infrastruktur pengawasan militer Iran: sistem komunikasi, situs pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, hingga kemampuan penebar ranjau. Iran membalas dengan menyasar situs militer AS di Bahrain dan Kuwait. Trump menulis di media sosial: "Ini pembalasan atas pengeboman kapal-kapal oleh Iran kemarin. Jika itu terjadi lagi, akan jauh lebih buruk!"
Dampak di lapangan sudah terasa. Enam kapal. Hanya itu yang terpantau Kpler melintasi Selat Hormuz pada Minggu, terendah dalam lima pekan. Angka sesungguhnya agaknya lebih tinggi, karena semakin banyak kapal mematikan sistem pelacakan otomatis demi menghindari jadi sasaran tembak. Para pelaku industri pelayaran memperingatkan risiko akan melonjak tajam kalau konflik tak kunjung reda.
Sentimen publik AS sendiri sudah bergeser jauh dari optimisme. Survei Reuters/Ipsos yang dirampungkan 12 Juli terhadap 1.019 warga dewasa AS mencatat 79 persen responden percaya konflik ini akan berlangsung lama, naik dari 65 persen di akhir Maret. Hanya 18 persen yang masih yakin perang bisa kelar dalam hitungan minggu. Dukungan terhadap serangan militer ke Iran pun tidak mayoritas: cuma 37 persen.
Dari Jakarta, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyerukan komunitas internasional bersatu mendesak penghentian kekerasan. Gus Yahya, yang sempat bertemu Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf saat menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei sebagai delegasi Indonesia, menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar sengketa diselesaikan di meja perundingan. Ghalibaf, menurut Gus Yahya, belum bisa langsung mengiyakan. "Ini perlu inisiatif dua arah," katanya.
Bagi Iran, kalau data ini bisa dipercaya, Selat Hormuz bukan sekadar jalur pelayaran. Ini kartu truf untuk memaksa AS menghentikan permusuhan secara permanen. Siapa yang menentukan aturan main di jalur yang mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak dunia, itulah yang sesungguhnya sedang diperebutkan. Dengan blokade baru Washington dan Teheran yang kukuh mempertahankan klaimnya masing-masing, pertanyaannya bukan lagi apakah gencatan senjata Juni masih berlaku. Seberapa jauh eskalasi ini akan pergi sebelum ada pihak yang berkedip, itulah yang kini menghantui pasar dan diplomat sekaligus.