Rabu, 15 Juli 2026, akan dicatat sebagai salah satu momen paling dramatis dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Pemungutan suara atas draf amendemen RUU belanja Kementerian Luar Negeri memperlihatkan sesuatu yang dua tahun lalu nyaris mustahil terbayangkan: hampir separuh anggota Fraksi Demokrat di DPR AS kompak mengangkat tangan untuk memotong bantuan militer ke Israel senilai 3,3 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 53,6 triliun.
Amendemen itu kandas. 314 suara menolak, 104 mendukung. Tapi angka 104 itulah yang membuat Washington berdenyut lebih kencang dari biasanya. Sebanyak 103 suara "ya" datang dari barisan Demokrat, ditambah 10 anggota yang memilih absen sebagai bentuk penolakan pasif. Dua tahun lalu, keberanian semacam ini hanya dimiliki 37 anggota dari sayap kiri jauh partai. Kini, nyaris tiga kali lipat.
Yang membuat bulu kuduk merinding bukan sekadar angkanya, tapi siapa yang berdiri di balik angka itu. Nancy Pelosi, mantan Ketua DPR yang selama puluhan tahun menjadi wajah kebijakan luar negeri bipartisan, tercatat memberikan suara mendukung penghentian dana. Begitu pula Katherine Clark, wakil nomor dua Demokrat di DPR. Bukan anggota sayap progresif. Mereka jantung arus utama partai.
"Masyarakat Amerika secara tepat menuntut diakhirinya siklus perang yang berkepanjangan, dan pemerintahan Netanyahu tidak dapat mempertahankan jalannya saat ini," tegas Pelosi dalam pernyataan resminya. Clark senada, menyebut status quo dalam hubungan bilateral kedua negara sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
Motor penggerak amendemen ini, kalau data ini bisa dipercaya, justru datang dari sudut yang paling tidak terduga: Thomas Massie, anggota Partai Republik berhaluan isolasionis. Kolaborasi lintas kutub ideologi inilah yang memperlihatkan betapa tekanan terhadap kebijakan Israel telah menembus sekat-sekat partai, bak gayung bersambut dari dua arah yang berlawanan.
Pemimpin Minoritas Demokrat Hakeem Jeffries memilih tidak ikut arus. Bersama anggota senior Komite Urusan Luar Negeri Gregory Meeks, Jeffries menolak amendemen dengan alasan draf itu dirancang ceroboh dan berisiko turut memotong bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Jeffries pun mengakui adanya desakan untuk merestrukturisasi hubungan, apalagi perjanjian bantuan keamanan 10 tahun warisan era Barack Obama akan kedaluwarsa akhir tahun ini. Pertanyaannya, berapa lama kompromi semacam itu masih bisa dijual ke basis pemilih Demokrat?
Kelompok progresif DPR menyambut hasil pemungutan suara ini bak kemenangan telak. Ketua Kaukus Progresif Greg Casar langsung melayangkan peringatan keras yang agaknya ditujukan langsung ke Netanyahu. "Mulai hari ini, mayoritas Demokrat di gedung ini menolak memilih untuk mengirimkan miliaran dolar senjata ke militer Israel. Hal itu mengirimkan pesan kuat kepada Netanyahu bahwa hari-hari pemberian cek kosong tanpa pertanggungjawaban untuk perang dan kejahatan perangnya telah berakhir," pungkas Casar.
Bagi investor dan analis geopolitik, sinyal dari Capitol Hill ini bukan sekadar guncangan internal partai. Koalisi dua partai yang selama ini menjadi tulang punggung dukungan tanpa syarat untuk Tel Aviv mulai retak dari dalam, dan retakan itu, setidaknya berdasarkan angka pemungutan suara kemarin, terlalu besar untuk diabaikan.