Baru lima bulan berjalan, APBN di Nusa Tenggara Barat sudah melewati separuh target pendapatan tahunannya. Per 31 Mei 2026, realisasi pendapatan negara di provinsi ini mencapai Rp2,93 triliun atau 52,34 persen dari target, angka yang agaknya cukup untuk membuat perencana anggaran di Jakarta mengangguk puas.
Struktur penerimaan pajak masih bertumpu pada dua komponen utama sepanjang Januari hingga Mei: Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp588,75 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp267,24 miliar. Penerimaan pajak daerah ini tumbuh 9,37 persen secara tahunan. Solid, meski bukan yang paling mengejutkan dari laporan ini.
Yang benar-benar mencuri perhatian ada di pos kepabeanan dan cukai. Realisasinya mencapai Rp1,44 triliun, jauh melampaui komponen pajak biasa. Bea keluar tumbuh 8.137,58 persen secara tahunan. Bukan salah ketik. Lonjakan ini dipicu tingginya volume ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara selama Januari hingga April 2026, dan satu angka itu sudah cukup untuk mengubah wajah fiskal NTB secara dramatis.
"Penerimaan kepabeanan dan cukai mencatat kinerja yang sangat signifikan dengan realisasi Rp1,44 triliun," kata Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani di Mataram. Ia juga menyebut capaian keseluruhan pendapatan mencerminkan kinerja fiskal yang kuat dalam mendukung penguatan ekonomi daerah, klaim yang, jujur saja, sulit dibantah melihat datanya.
Dari sisi sektor, penerimaan pajak terbesar masih datang dari administrasi pemerintahan dengan kontribusi 38,75 persen, disusul perdagangan 17,47 persen, dan jasa keuangan 8,59 persen. Komposisi ini mencerminkan ekonomi NTB yang belum sepenuhnya bergeser ke sektor produktif swasta, meski aktivitas perdagangan mulai menunjukkan bobotnya.
Rp9,67 triliun. Itulah total belanja negara yang sudah dikucurkan hingga akhir Mei, setara 40,84 persen dari total pagu. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp3,10 triliun atau 32,46 persen dari pagu, sementara transfer ke daerah sudah mencapai Rp6,57 triliun. Yang paling agresif pertumbuhannya adalah belanja modal, melonjak 342,66 persen dibanding periode sama tahun lalu, sinyal bahwa pembangunan infrastruktur fisik mulai benar-benar bergerak. Belanja barang terkerek 27,89 persen dan belanja pegawai naik 25,86 persen.
Satu catatan yang tak bisa diabaikan: belanja bantuan sosial terkoreksi 64,29 persen, seiring penyesuaian kebijakan belanja pemerintah pusat. Bagi penerima manfaat di lapangan, angka koreksi ini bisa jadi bukan sekadar statistik.
APBN, dalam framing DJPb, berfungsi sebagai shock absorber sekaligus stimulus pertumbuhan ekonomi regional. Retorika yang lazim terdengar dari kantor perbendaharaan mana pun, tapi angka belanja modal yang meledak lebih dari tiga kali lipat itu setidaknya memberi substansi pada klaim tersebut. Pertanyaannya sekarang: apakah momentum ekspor konsentrat tembaga bisa bertahan cukup lama untuk menjaga grafik pendapatan tetap di jalur yang sama hingga Desember?