Sepanjang 2026, tiga tekanan datang sekaligus ke keuangan negara: defisit anggaran yang kian sulit dikendalikan, sorotan lembaga pemeringkat internasional, dan bom waktu subsidi BBM yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kombinasi ketiganya membuat sejumlah ekonom dan pelaku pasar mulai mempertanyakan ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka menengah.
S&P Global Ratings menjadi salah satu yang paling lantang bersuara. Dalam forum Indonesia Credit Spotlight 2026 yang digelar Pefindo, Rabu (20/5/2026), Director Sovereign & International Public Finance Ratings S&P Global, Rain Yin, menyatakan tekanan negatif terhadap peringkat kredit Indonesia mulai menguat, terutama dari sisi fiskal. Rating BBB dengan outlook stabil memang belum berubah. Tapi sinyal Rain bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja.
"Saat ini kami masih memiliki outlook stabil untuk rating BBB Indonesia, tetapi tekanan negatif mulai meningkat, terutama dari sisi fiskal," ujar Rain. Defisit yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan dan penerimaan negara yang meleset dari prediksi membuat S&P terus mencermati arah kebijakan pemerintah. Jika ekspansi fiskal digas lebih agresif tanpa diimbangi perluasan basis penerimaan, trajektori fiskal Indonesia dalam jangka menengah bisa bergeser ke zona merah.
Alarm serupa dibunyikan dari dalam negeri. Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menyebut hampir semua laporan, dari lembaga internasional maupun domestik, kini kompak menempatkan pengelolaan fiskal sebagai titik lemah utama Indonesia. Bukan sekadar soal angka di spreadsheet pemerintah. "Investor pada akhirnya melihat ekonomi Indonesia dalam kondisi bahaya karena fiskal kita terlalu tinggi defisitnya hanya untuk pendanaan MBG," katanya kepada Kompas.com, Jumat (15/5/2026).
Ruang fiskal untuk mendorong pembangunan, kata Huda, kian terjepit. Kewajiban pembayaran bunga utang yang membesar di satu sisi, belanja program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih di sisi lain. Ia bahkan menyebut risiko gagal bayar yang menguat sebagai salah satu faktor yang membuat Indonesia belum menjadi tujuan investasi menarik di mata global. "Ruang fiskal untuk pembangunan ekonomi kian menyempit, ditambah pembayaran utang dan bunga utang yang membesar. Risiko gagal bayar akhirnya menguat dan investor takut," tegasnya. Capital outflow dan tekanan lanjutan pada rupiah, menurut Huda, tinggal soal waktu.
Yang paling kritis, agaknya, justru soal subsidi BBM. Harga minyak mentah dunia melonjak hampir 50 persen sejak konflik Iran pecah, mendorong harga acuan minyak domestik Indonesia dari asumsi APBN sebesar US$70 per barel ke kisaran US$90 per barel. Setiap kenaikan US$1 per barel menambah beban subsidi tahunan antara Rp6,8 triliun hingga Rp10 triliun, kalikan dengan selisih US$20, dan gambarannya menjadi jelas. Jebol.
Pemerintah memang sudah menaikkan harga solar industri dan BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo. Tapi Pertalite, yang menyumbang sekitar 80 persen konsumsi BBM nasional, belum bergerak. Harganya masih di kisaran US$0,72 per liter, jauh tertinggal dari Thailand US$1,76 per liter, apalagi Singapura US$3,40 per liter. Setiap hari, negara menggelontorkan lebih dari Rp500 miliar hanya untuk menanggung selisih itu. Rp500 miliar. Setiap hari.
Ekonom Achmad Nur Hidayat dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta menyebut kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi saat ini "berisiko memicu bencana anggaran." Ia memperkirakan Sisa Anggaran Lebih (SAL), akumulasi kelebihan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya hanya disentuh di masa krisis, bisa habis pada Juli apabila tidak ada penyesuaian kebijakan dan gangguan pasokan global terus berlanjut. "Untuk mencegah krisis fiskal, harga bahan bakar harus disesuaikan," katanya.
Seorang pejabat senior pemerintah yang berbicara dalam kondisi anonim menyebut kemungkinan adanya "langkah-langkah tertentu" jika konflik Timur Tengah berlanjut setelah Juni. Kebijakan apa, ia tidak menyebutkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih menyoroti sisi lain. Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen di kuartal I-2026, dengan konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar yang menyumbang 2,94 persen terhadap PDB, menjadi argumen utamanya. "Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026). Angka yang memang tidak buruk, tapi terasa kurang relevan ketika pasar sedang menghitung berapa lama bantalan fiskal Indonesia masih bisa bertahan.