Dua kabar datang sekaligus dari Batam pekan ini, dan keduanya bicara soal uang dalam jumlah yang tidak kecil.
BP Batam menerima penjajakan investasi dari PT Farmsent Indonesia bersama mitra internasionalnya untuk membangun pusat data berskala besar. Nilai investasi tahap awal ditaksir US$1 miliar, atau sekitar Rp16,3 triliun. Pertemuan berlangsung secara hybrid di Gedung Bida Utama, Batam Centre, Kamis (25/6). Dari sisi angka, ini bukan sekadar interest biasa.
Batam memang sedang jadi magnet bagi investor data centre. Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Djemy Francis menyebut tren masuknya investasi di sektor ini sudah memperlihatkan grafik kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. "Batam saat ini tengah mengalami lonjakan investasi di sektor data center. Kami menyambut baik minat dari PT Farmsent beserta mitranya dan siap memfasilitasi seluruh rencana investasi ini," kata Fary.
Belum ada komitmen. Belum ada lokasi. BP Batam menegaskan proyek ini masih di tahap penjajakan awal, jauh dari keputusan apapun yang bersifat mengikat. Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait membenarkan bahwa investor baru sekadar mengkaji sejumlah kawasan yang dinilai kompatibel dengan kebutuhan operasional pusat data berskala besar. "Masih penjajakan awal. Saat ini (investor) masih melihat-lihat dan mengkaji lokasi," ujar Ariastuty kepada Batam Pos, Minggu (28/6). Linimasa realisasi? Belum bisa dipastikan. Bagi yang sudah biasa mengikuti dinamika investasi Batam, agaknya fase ini masih panjang sebelum groundbreaking benar-benar terjadi.
Di luar cerita Farmsent, ada kebijakan fiskal BP Batam yang menarik dicermati. Untuk tahun anggaran 2027, lembaga ini memastikan tidak akan mengajukan dukungan APBN sama sekali. Seluruh program pembangunan, dari penanganan banjir, perbaikan jalan, pengelolaan sampah, hingga layanan air bersih, direncanakan dibiayai penuh dari Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dikelola sendiri.
Ariastuty menjelaskan keputusan ini bukan hal dramatis. Selama ini, pengajuan APBN dari BP Batam pun jarang disetujui, sehingga roda pembangunan memang sudah lama bertumpu pada PNBP. "Kalau masalah APBN, selama ini kita minta APBN juga sebenarnya tidak pernah disetujui. Jadi roda pembangunan di bawah BP Batam selama ini memang lebih banyak mengandalkan PNBP. Hanya saja untuk tahun 2027 kami tegaskan tidak mengajukan APBN," jelas Ariastuty, Selasa (23/6).
Proyeksi anggaran 2027 diklaim sudah menghitung seluruh kebutuhan program prioritas dan hasilnya masih dalam batas kemampuan PNBP. Untuk sektor air bersih, koordinasi tetap melibatkan mitra pengelola yang selama ini menangani distribusi. Banjir dan jalan? Ada skema bagi tugas dengan Pemerintah Kota Batam, setidaknya itu yang diklaim manajemen.
Pertanyaannya tentu: seberapa tebal kantong PNBP BP Batam untuk menanggung semua itu sendirian? Terlebih bila pertumbuhan penduduk dan investasi digital seperti Farmsent benar-benar mempercepat tekanan infrastruktur kota. Angka yang masih perlu dibuktikan realisasinya tahun depan.