Dua dekade karier politik Muhammad Faishal Ibrahim berakhir dengan cara yang agaknya tidak ia bayangkan. Senin (20/7/2026), Perdana Menteri Lawrence Wong mengumumkan bahwa Faishal, Pelaksana Tugas Menteri Urusan Muslim sekaligus Menteri Negara Senior untuk Urusan Dalam Negeri, mengundurkan diri dari seluruh jabatan politiknya: kursi parlemen, dan keanggotaannya di Partai Aksi Rakyat (PAP).
Kasus ini muncul ke permukaan sekitar sebulan lalu, ketika Kantor PM menerima surel dari seorang warga perempuan yang melaporkan interaksinya dengan Faishal. Sebagian besar komunikasi keduanya berlangsung lewat pesan daring, dengan beberapa pertemuan langsung di sela acara publik. Situasi memanas ketika kedua pihak saling melontarkan tuduhan pelecehan, dan polisi pun turun tangan. Kesimpulannya: tidak ada pelanggaran pidana dari kedua belah pihak, tidak ada tuntutan hukum.
Tapi hukum pidana satu hal. Standar etika pejabat publik, hal lain.
Wong dalam pernyataan tertulisnya menegaskan bahwa pertanyaan terpisah tetap muncul, yaitu apakah perilaku Faishal memenuhi standar yang diharapkan dari seorang pemegang jabatan politik dan anggota parlemen. Setelah merenungkan hal tersebut, Faishal memilih mundur.
Dalam surat pengunduran diri yang diunggah di situs Kantor PM, Faishal, yang sudah menikah dan memiliki dua anak, mengakui adanya kesalahan penilaian. "Meskipun tidak ada hubungan fisik antara kami dan saya tidak bermaksud agar interaksi tersebut berkembang menjadi hubungan fisik, ada kesalahan penilaian di pihak saya dalam cara saya menangani interaksi tersebut, dan dalam kegagalan untuk menetapkan batasan yang lebih jelas pada tahap awal," tulisnya. Ia mundur, katanya, agar bisa mencurahkan waktu dan perhatian untuk keluarganya.
Wong mengaku sedih Faishal harus mengakhiri kariernya dalam kondisi seperti ini. Ia menyebut Faishal memberikan kontribusi besar selama dua dekade pengabdian publik, dari memperkuat ketahanan masyarakat hingga mendukung rehabilitasi mantan narapidana dan membantu keluarga rentan. Posisi Pelaksana Tugas Menteri Urusan Muslim selanjutnya diserahkan kepada Zaqy Mohamad, Menteri Negara Senior untuk Pertahanan dan Keberlanjutan serta Lingkungan Hidup.
Faishal tercatat sebagai anggota parlemen sejak 2006. Baru pada 2025 ia diangkat sebagai menteri penanggung jawab urusan Muslim. Karier panjang itu kini berakhir di titik yang, jujur saja, sulit dibela.
Bagi PAP, rentetan ini bukan hal baru. Pada 2023, mantan Menteri Perhubungan S. Iswaran diselidiki atas dugaan korupsi. Beberapa anggota parlemen senior mundur akibat hubungan di luar nikah. Mantan PM Lee Hsien Loong kala itu mengakui partainya tengah dihajar serangkaian skandal. Iswaran akhirnya mengaku bersalah pada 2024 atas tindakan menghalangi peradilan dan menerima hadiah senilai lebih dari US$300.000, lalu dijatuhi hukuman 12 bulan penjara. Setahun setelahnya, sejumlah menteri dan seorang anggota parlemen terseret sorotan publik setelah menghadiri jamuan makan bersama terpidana kasus pencucian uang.
Partai yang berkuasa tanpa jeda sejak kemerdekaan Singapura itu memang membangun reputasinya di atas citra pemerintahan bersih. Tiap skandal menggerus reputasi itu sedikit demi sedikit. Pertanyaannya bukan lagi apakah kepercayaan publik terkikis, melainkan seberapa cepat PAP bisa membuktikan bahwa standar etika mereka bukan sekadar slogan kampanye.