Selat Hormuz kembali jadi titik panas. Uni Eropa dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) pada Sabtu (18/7) mengeluarkan pernyataan bersama yang secara eksplisit menolak segala klaim sepihak atas kedaulatan atau kendali di selat itu, sebuah langkah yang agaknya merespons langsung eskalasi militer Iran di jalur yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Pernyataan itu lahir dari Forum Tingkat Tinggi tentang Keamanan dan Kerja Sama Regional yang digelar di Brussel pada 13 Juli, dipimpin bersama oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani selaku Ketua Dewan Menteri GCC. Pesannya tegas: tidak ada negara yang berwenang menangguhkan, menghalangi, atau memberlakukan syarat apa pun terhadap pelayaran internasional di selat tersebut. Tak ada nota kesepahaman antarnegara, kata mereka, yang secara hukum bisa mengekang kebebasan navigasi di selat internasional.
Kedua blok menegaskan bahwa hak lintas di Selat Hormuz dijamin UNCLOS, Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Tidak dapat dikerdilkan oleh kesepakatan bilateral mana pun. Angka yang dipertaruhkan? Tidak kecil.
Konteks membuat pernyataan ini lebih dari sekadar seremonial diplomatik. IRGC, Korps Garda Revolusi Islam Iran, belakangan mengklaim telah mencegat empat kapal di perairan selat itu dalam operasi gabungan rudal dan drone. Klaim tersebut belum diverifikasi secara independen, tapi cukup untuk menambah bara ke situasi yang sudah membara sejak lama.
Uni Eropa dan GCC mengecam keras serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di selat tersebut, menyebut tindakan itu melanggar hukum internasional sekaligus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2817. Keselamatan awak kapal dari berbagai penjuru dunia dinilai terancam, dan kedua blok menyatakan solidaritas penuh kepada pihak-pihak yang terdampak.
Ironis, sebetulnya. Pada Juni lalu, Amerika Serikat dan Iran sempat menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan sebagai langkah awal menuju deeskalasi. Kesepakatan itu rupanya tidak cukup mendinginkan ambisi militer Teheran, kalau data gerak-gerik IRGC belakangan ini bisa dipercaya.
Kedua blok mendesak Iran segera menghentikan seluruh gangguan terhadap pelayaran internasional dan menjaga selat itu tetap terbuka tanpa syarat, tanpa pungutan transit maupun biaya layanan. Seruan itu disertai komitmen untuk memperkuat koordinasi bersama dalam melindungi kebebasan navigasi di kawasan.
Bagi pelaku pasar energi dan komoditas, dinamika ini bukan isu pinggiran. Selat Hormuz bukan sekadar titik di peta, melainkan arteri minyak global yang, kalau sampai terganggu serius, efeknya bisa menjalar jauh, termasuk ke harga energi dan inflasi di negara-negara importir yang lokasinya sama sekali jauh dari lokasi konflik. Pertanyaannya sekarang: seberapa jauh Iran bersedia mendorong batas sebelum respons kolektif berubah dari pernyataan diplomatik menjadi sesuatu yang lebih konkret?