Mandat UNIFIL tinggal menghitung bulan. Jerman rupanya tidak mau menunggu kekosongan terjadi lebih dulu baru bereaksi.
Menteri Luar Negeri Johann Wadephul secara terbuka mengusulkan pembentukan misi penjaga perdamaian di bawah naungan Uni Eropa sebagai pengganti pasukan PBB di Lebanon, sebuah langkah yang, agaknya, sudah lama dipertimbangkan Berlin meski baru disuarakan sekarang.
Wadephul menyampaikan usulan itu dalam wawancara dengan kelompok media RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ia menegaskan negara-negara Eropa perlu segera mengkaji kemungkinan ini, sebab setelah UNIFIL menyelesaikan tugasnya pada akhir tahun ini, situasi di lapangan bisa berbalik cepat. "Kita perlu membahas di Uni Eropa apakah kita dapat memastikan tidak terjadi kekosongan keamanan di Lebanon setelah berakhirnya misi UNIFIL," kata Wadephul dalam wawancara dengan RND.
Konteks di balik pernyataan ini tidak bisa diabaikan. Parlemen Jerman pada akhir Juni lalu menyetujui perpanjangan partisipasi militer negaranya dalam UNIFIL, tapi hanya sampai 31 Desember 2026, titik di mana mandat itu berakhir dan proses penarikan bertahap dimulai. Saat ini kontingen penjaga perdamaian UNIFIL beranggotakan lebih dari 10.000 personel dari 48 negara. Bukan angka kecil untuk sekadar "ditarik" tanpa rencana pengganti.
Wadephul juga menyinggung dimensi geopolitik yang lebih sensitif: misi Eropa nantinya harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan pasukan Israel mundur dari Lebanon, sekaligus mencegah Hizbullah kembali memperkuat posisinya di selatan. Dua tujuan yang, kalau kita jujur, tidak mudah dijalankan bersamaan di lapangan.
Berlin tidak bergerak sendiri. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas sudah lebih dulu memberi sinyal pada 24 April lalu bahwa Brussel sedang mempertimbangkan pengiriman misi mandiri ke Lebanon selatan pasca-UNIFIL. Usulan Jerman ini bisa dibaca sebagai dorongan agar wacana itu bergerak dari tataran pertimbangan menjadi keputusan konkret. Pertanyaannya, berapa lama Brussel masih betah berwacana?
Wadephul tampak optimistis soal kondisi Lebanon. Ia menyebut perkembangan pemerintahan di Beirut sebagai salah satu yang "paling menjanjikan di kawasan saat ini". Sebagai bagian dari Eropa, Jerman, menurutnya, berkewajiban melakukan segala upaya agar proses stabilisasi itu terus bergerak ke arah positif.
Tapi banyak yang belum terjawab. Negara Eropa mana yang bersedia mengirim pasukan? Berapa personel yang dibutuhkan? Seperti apa mandat operasionalnya, dan apakah Pemerintah Lebanon sudah memberi lampu hijau? Mekanisme hubungan misi baru ini dengan PBB pun masih gelap. Detail-detail itulah yang akan menentukan apakah usulan ini kelak jadi fondasi nyata atau sekadar retorik diplomatik yang menguap sebelum Desember tiba.