Pekan ini terasa seperti ujian kesabaran bagi Ukraina. Serangan siber yang memicu konfrontasi diplomatik dengan Moskow, ditambah retakan di tubuh NATO yang tak lagi bisa ditutupi rapat-rapat. Dua masalah sekaligus, dari dua arah yang berbeda.
Berlin yang bergerak lebih dulu. Kementerian Luar Negeri Jerman memanggil Duta Besar Rusia Sergey Nechaev, menyusul dugaan operasi siber yang menarget Jerman, sejumlah mitra Uni Eropa, dan Ukraina. "Serangan siber terhadap Jerman, mitra-mitra Uni Eropa, dan Ukraina tidak dapat diterima. Kami merespons hal tersebut dengan tegas, termasuk melalui sanksi tambahan. Selain itu, hari ini kami memanggil Duta Besar Rusia dan kembali menegaskan posisi kami," demikian pernyataan resmi Kemlu Jerman di akun X-nya.
Moskow menepis. Kedubes Rusia di Berlin menyebut tuduhan itu sebagai bagian dari "eskalasi histeria anti-Rusia yang dibuat-buat" dan menolak dikaitkan dengan skenario serangan siber versi Barat. Bukan kali pertama bantahan seperti ini keluar dari pihak Kremlin, dan agaknya bukan yang terakhir.
Tapi bagi Kyiv, masalah siber itu nyaris tenggelam di bawah kabar yang lebih mencemaskan dari KTT NATO di Ankara pekan lalu. Polandia, selama ini salah satu penyokong paling vokal Ukraina, mengirim sinyal dingin yang sulit disalahartikan. Kepada wartawan setelah pertemuan satu jam dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy di sela KTT, Presiden Karol Nawrocki menyatakan tegas: saat ini tidak ada rencana pasokan senjata lebih lanjut ke Ukraina. Pertemuan itu berakhir tanpa hasil konkret.
Akar masalahnya bukan soal kalkulasi militer semata. Nawrocki secara terbuka menyinggung "masalah-masalah historis yang belum terselesaikan," merujuk pada penghormatan Ukraina terhadap tokoh-tokoh nasionalis yang oleh Polandia dianggap bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil di masa lalu. Menghormati UPA, katanya, adalah "hal yang tidak dapat dinegosiasikan." Dalam upaya meredam kritik oposisi di dalam negeri, Menteri Pertahanan Polandia bahkan membuka data yang sebelumnya dirahasiakan: bantuan militer Warsawa ke Kyiv sudah anjlok 15 kali lipat dibanding tahun-tahun awal konflik. Angka yang, kalau data ini bisa dipercaya, cukup bikin dahi berkerut.
Polandia bukan satu-satunya. Presiden Slovakia Peter Pellegrini menegaskan negaranya tidak akan ikut berkontribusi dalam paket bantuan militer NATO senilai 70 miliar euro yang dijanjikan di Ankara. Ia juga menolak label sebagai satu-satunya pembangkang. "Slovakia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki sikap ini," tegasnya. Menurut Pellegrini, Hongaria sudah memperjelas tidak akan menyumbang bantuan militer maupun finansial, dan Perdana Menteri Ceko mengambil posisi serupa di meja perundingan. Ia juga menyentil bahwa KTT Ankara terlalu banyak bicara soal senjata, sementara nyaris tidak ada waktu untuk membahas kapan dan bagaimana negosiasi diplomatik bisa dimulai.
Paket 70 miliar euro itu sendiri, yang mencakup peralatan militer, pelatihan, dan dukungan lain setidaknya hingga 2027, tetap disepakati mayoritas anggota. Tapi mayoritas bukan berarti konsensus. Dalam aliansi seperti NATO, keretakan sekecil apa pun bisa menjadi celah yang mahal harganya.
Seberapa lama Kyiv bisa bertahan dengan dukungan yang nilainya terus tergerus dari tetangga terdekatnya sendiri? Pertanyaan itu kini menggantung, dan belum ada yang berani menjawab.