Triwulan pertama 2026 menjadi semacam bukti bahwa ekonomi Indonesia belum kehilangan tajinya, setidaknya untuk saat ini. Pertumbuhan PDB mencapai 5,61 persen secara tahunan, melampaui proyeksi lembaga internasional sekaligus menempatkan Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN. Bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja.
Bloomberg Economic Survey edisi Juni turut mengamini ketahanan ini. Probabilitas resesi Indonesia dipatok hanya 10%, satu dari sedikit ekonomi berkembang yang masih mampu membukukan pertumbuhan solid kala guncangan global belum juga reda. Proyeksi PDB riil full-year 2026 dipasang di angka 5%, memang sedikit tergerus dari estimasi 5,1% untuk 2025. Tapi konteksnya perlu diingat: banyak negara berkembang lain sedang berjuang keras mempertahankan angka jauh di bawah itu.
Bloomberg tidak semata-mata melempar pujian. Survei yang sama mencatat bahwa mesin pertumbuhan domestik mulai kehilangan tenaga setelah ekspansi kuat di awal tahun, dengan kombinasi suku bunga yang masih elevated, tekanan sektor eksternal, dan ruang fiskal yang kian tipis. Indonesia tidak sedang masuk fase akselerasi. Melainkan bertahan di jalur yang stabil. Ada bedanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru membaca situasi ini dari sudut yang berbeda. Ketidakpastian global, menurutnya, bukan semata ancaman. "Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Jadi kesempatan seperti ini tidak datang dua kali," kata Airlangga, mengajak pelaku usaha dan investor memanfaatkan momen untuk ekspansi.
Untuk menopang argumen itu, Airlangga merinci serangkaian indikator makro. Inflasi Mei terjaga di kisaran 3 persen, indeks keyakinan konsumen masih di atas 120, neraca perdagangan April membukukan surplus tipis 0,09 miliar dolar AS, PMI manufaktur S&P bertengger di angka 50, dan cadangan devisa Mei mencapai 144,9 miliar dolar AS. Dari sisi angka, gambarnya memang relatif bersih. Kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya, fondasi domestik masih cukup kokoh.
Rp26,34 triliun. Itulah nilai paket stimulus yang disiapkan pemerintah untuk menopang momentum di semester II. Cakupannya lebar: bantuan pangan beras untuk 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, subsidi kedelai bagi pelaku usaha tahu dan tempe, diskon transportasi udara, kereta, dan kapal laut kelas ekonomi, serta insentif konsumsi yang menyasar periode libur sekolah hingga Nataru. Agaknya stimulus ini lebih dirancang untuk menjaga daya beli tetap hidup ketimbang mendongkrak investasi jangka panjang.
Di sisi tenaga kerja, program magang nasional dijadwalkan meluncur Juli 2026, memberi kesempatan magang enam bulan di sektor industri, jasa, dan ekonomi digital bagi lulusan baru. Pemerintah juga menyiapkan program vokasi dan reskilling untuk sekitar 220 ribu lulusan SMK. Dua program yang, kalau berjalan sesuai rencana, bisa sedikit meringankan tekanan pasar kerja yang selama ini jadi titik lemah struktural.
Paralel dengan itu, kerangka regulasi pusat keuangan di Bali tengah difinalisasi bersama parlemen, sementara proyek energi hijau lewat skema JETP, termasuk geothermal dan waste-to-energy, terus didorong. Pertanyaannya: apakah semua ini cukup mengkompensasi momentum eksternal yang mulai meredup? Pasar, seperti biasa, akan menjawab dengan angka.