Sepanjang semester I 2026, Jawa Tengah tampil sebagai salah satu mesin pertumbuhan terkuat di Pulau Jawa. Ekonomi provinsi ini tumbuh 5,71 persen secara tahunan pada triwulan II, melampaui rata-rata Pulau Jawa sebesar 5,65 persen dan jauh di atas pertumbuhan nasional yang tercatat 5,29 persen. Secara kumulatif c-to-c di semester I, angkanya bahkan menyentuh 5,80 persen.
Tiga sektor jadi tulang punggung angka itu, menurut catatan Bank Indonesia Jawa Tengah. Industri pengolahan tumbuh 5,03 persen yoy pada triwulan II, naik dari 4,04 persen di kuartal sebelumnya, terutama ditopang lonjakan ekspor barang industri sebesar 41,26 persen yoy. Komoditas pendorongnya antara lain TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), kayu furnitur, alas kaki, dan bahan makanan. Sektor perdagangan melesat 7,52 persen yoy. Akomodasi dan makan-minum melonjak 12,80 persen yoy, dibantu momentum Idul Adha, libur panjang, hingga efek Piala Dunia 2026 yang mendorong penjualan jersey dan aksesoris.
"Perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan resiliensi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Kinerja tersebut didukung oleh tetap kuatnya permintaan domestik, berlanjutnya investasi, serta kinerja sektor utama daerah yang terjaga," ujar Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho dalam media briefing di Pekalongan, Kamis (13/8/2026).
Realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp48,54 triliun, menyerap 213.217 tenaga kerja dari 55.989 proyek. Penanaman modal asing berkontribusi Rp25,92 triliun atau 53,40 persen, sisanya PMDN sebesar Rp22,62 triliun. Kepala DPMPTSP Jawa Tengah Sakina Rosellasari menyebut realisasi triwulan II tumbuh 10,88 persen dibanding triwulan I. Bukan angka kecil, apalagi dicapai saat geopolitik global sedang tidak baik-baik saja.
Angka kemiskinan ikut tergerus. BPS mencatat persentase penduduk miskin Jawa Tengah turun menjadi 9,21 persen pada Maret 2026, berkurang 0,27 poin persen dibanding Maret 2025. Secara absolut, penduduk miskin berkurang 81.250 orang menjadi 3,29 juta jiwa. "Kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 14,50 persen. Hal tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai kontributor perekonomian terbesar keempat secara nasional," kata Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said.
Tapi ada yang patut dicermati. Penurunan kemiskinan ini terpusat di perkotaan, di mana angkanya turun 0,51 poin persen menjadi 8,59 persen. Di perdesaan justru sebaliknya: naik tipis 0,04 poin persen ke level 9,96 persen. Garis Kemiskinan sendiri melonjak 10,95 persen secara tahunan ke Rp596.676 per kapita per bulan, dengan komponen makanan menyumbang 75,98 persen dari angka itu. Artinya, satu keluarga butuh pengeluaran minimal Rp2,57 juta per bulan agar tidak masuk kategori miskin. Bagi rumah tangga pedesaan, itu bukan threshold yang mudah dilewati.
Narasi dari akar rumput, agaknya, berbeda dari angka-angka makro yang tampak solid. Pengamat ekonomi sekaligus Dewan Penasihat KADIN Jawa Timur, Jamhadi, menggambarkan perubahan perilaku konsumen yang cukup mencolok. Masyarakat, menurutnya, belum sepenuhnya kehilangan daya beli, tapi porsi pendapatan diskresioner, yakni pengeluaran di luar kebutuhan pokok, semakin menyempit. "Masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya kehilangan daya beli, melainkan mengalami penurunan porsi pendapatan diskresioner. Akibat keterbatasan ini, konsumen mengadopsi pola wait and see. Mereka menahan transaksi non-esensial sampai muncul insentif harga yang dianggap sepadan dengan nilai uang mereka," jelasnya.
Diskon dan cashback kini bukan sekadar strategi pemasaran. Keduanya sudah jadi pemicu utama transaksi. Selama periode kampanye seperti Harbolnas atau payday sale, volume transaksi harian bisa melonjak 20 persen hingga 50 persen. Begitu stimulus itu hilang, konsumen balik ke mode saving. Tren down trading juga meluas: konsumen beralih dari merek premium ke private label atau produk lokal yang harganya lebih ramah kantong. Pasar, kata Jamhadi, kini didominasi promo-driven consumers.
Dua gambaran berbeda dari provinsi yang sama. Dari data makro, Jawa Tengah sedang berlari kencang. Dari lantai pasar, banyak orang masih jalan pelan sambil mengintip label diskon. Inflasi yang terjaga di 2,60 persen yoy per Juli 2026, di bawah batas atas target nasional, memang memberi ruang napas. Pertanyaannya, berapa lama ruang itu cukup? Tekanan biaya produksi, pembiayaan, dan dinamika perdagangan global masih mengintai sebagai risiko yang belum sepenuhnya terhitung.