Angka 5,61 persen itu terlihat menjanjikan di atas kertas.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 secara resmi melampaui apa yang selama ini disebut "kutukan 5 persen", kondisi di mana laju PDB nasional seperti tidak bisa kemana-mana, stagnan di rentang yang sama selama lebih dari satu dekade. Kali ini ada lompatan, setidaknya secara statistik.
Tapi coba tanyakan ke ibu yang belanja di pasar Minggu pagi. Atau ke anak muda yang baru tiga bulan nganggur setelah kontraknya tidak diperpanjang. Jawaban mereka agaknya tidak akan sejalan dengan siaran pers BPS.
Inilah paradoks yang kian sulit diabaikan: ekonomi bertumbuh, tapi ruang hidup masyarakat terasa menyempit. Harga kebutuhan pokok naik, biaya kontrakan merangkak, cicilan makin menyesakkan, sedangkan pendapatan banyak keluarga relatif diam di tempat. Pertumbuhan nasional terasa seperti berita dari dunia lain.
Salah satu pendorong utama angka kuartal ini adalah lonjakan belanja pemerintah. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh 21,81 persen secara tahunan, tertinggi di antara seluruh komponen PDB. Mesin pertumbuhan kali ini banyak disokong APBN, bukan ekspansi organik sektor swasta atau peningkatan daya beli masyarakat luas.
Struktur yang masih mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung, lebih dari separuh PDB nasional, menunjukkan bahwa investasi produktif belum benar-benar jadi penggerak utama. Sektor industri pengolahan, yang seharusnya jadi lokomotif transformasi ekonomi, kontribusinya terhadap PDB kini sudah di bawah 20 persen. Tumbuh sekitar 5 persen memang, tapi ancaman deindustrialisasi prematur bukan isapan jempol.
Bukan main.
Di level struktural, persoalannya sudah lama diidentifikasi tapi penyelesaiannya berjalan lamban. Biaya logistik antardaerah yang tinggi membuat rantai pasok nasional tidak efisien, harga barang bisa berbeda jauh dari satu pulau ke pulau lain. Hambatan birokrasi dan kompleksitas perizinan masih menggerogoti iklim investasi. Produktivitas rendah, nilai tambah industri terbatas.
Di lapisan bawah struktur ekonomi, ada gejala yang oleh sebagian ekonom disebut growth without inclusion. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan tabungan nasional makin terkonsentrasi di kelompok berpenghasilan tinggi. Uang, kalau data ini bisa dipercaya, lebih banyak mengendap di puncak piramida ketimbang mengalir ke bawah.
Kelas menengah, yang selama dua dekade menjadi simbol keberhasilan pembangunan pasca-Reformasi sekaligus mesin konsumsi domestik, kini mengalami kemunduran senyap. Belum masuk kategori miskin secara formal, tapi kualitas hidupnya melorot pelan-pelan. Masih bekerja, tapi tabungan menipis. Masih bisa bayar cicilan, tapi tidak ada ruang untuk bernapas.
Data BPS pun menunjukkan hal senada: kelas menengah Indonesia berhenti berkembang, padahal kelompok ini dulunya jadi andalan dalam narasi pengentasan kemiskinan nasional.
Ketika kelas menengah lemah, ekonomi kehilangan bantalannya. Konsumsi domestik goyah, stabilitas sosial rentan. Sektor informal yang mendominasi pasar tenaga kerja membuat jutaan pekerja tidak punya jaring pengaman yang memadai, tanpa kepastian pensiun, tanpa perlindungan ketika guncangan kecil pun terjadi.
Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bertumbuh. Jelas bertumbuh. Pertanyaan yang lebih tajam: bertumbuh untuk siapa?
Gedung makin tinggi, pusat bisnis makin megah, infrastruktur meluas ke mana-mana. Tapi ketika satu kejadian sakit bisa menghajar keuangan keluarga, atau satu gelombang PHK bisa membuat ratusan ribu orang kehilangan pijakan, optimisme masyarakat tidak akan ikut naik meski grafik PDB melesat.
Indonesia butuh pertumbuhan yang lebih membumi. Bukan sekadar angka yang memukau di forum internasional, tapi pertumbuhan yang benar-benar terasa di meja makan rakyat, di kepastian kerja anak muda, di harga bahan pokok yang tidak bikin pusing setiap kali belanja. Selama jarak antara statistik negara dan pengalaman warga masih selebar ini, angka 5,61 persen itu, setidaknya itu klaim resminya, hanya akan jadi kebanggaan yang dirayakan segelintir orang.