Perang hari ini tidak selalu berbunyi. Tarif, rantai pasok, dan data kini menjadi senjata yang sama berbahayanya dengan rudal, dan Indonesia dinilai belum cukup siap menghadapinya.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menyampaikan peringatan itu dalam diskusi yang digelar Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/5). Ketergantungan Indonesia pada impor pangan, energi, teknologi, hingga obat-obatan ia sebut sebagai titik lemah struktural yang bisa dieksploitasi kapan saja, dari perang dagang AS-China hingga konflik energi yang merembet ke rantai pasok global.
Contoh yang ia pakai cukup menohok: kedelai. Selama ini Indonesia mengandalkan impor dari Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan tahu dan tempe nasional, padahal sejumlah ahli gizi internasional justru menyebut kedelai terbaik dunia berasal dari tanah Indonesia sendiri. "Ironisnya, menurut penelitian ahli gizi internasional, kedelai terbaik di dunia justru berasal dari Indonesia. Tetapi kita malah tidak serius menanam kedelai sendiri," kata Firman. Bukan angka kecil bila dihitung secara ekonomi.
Gandum bernasib serupa. Firman menilai dominasi impor gandum hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara Indonesia duduk di atas berlimpah alternatif pangan lokal seperti singkong yang sudah dikembangkan China menjadi tepung mokaf, bahan baku roti, hingga beras sintetis. Inovasi serupa di dalam negeri, kata dia, belum mendapat dukungan serius dari pemerintah. "Setiap hari kita makan mi, tetapi bahan bakunya bukan dari Indonesia. Kita hanya menjadi produsen dengan keuntungan kecil, sedangkan keuntungan besar dinikmati negara produsen gandum," tegasnya.
Namun Firman memainkan dua sisi pisau. Ia mendorong kemandirian, tapi di sisi lain mengingatkan bahwa negara tidak bisa membangun ekonomi hanya dari postur APBN. Sektor swasta dan investasi asing tetap krusial. "Pemerintah harus melihat bahwa negara ini tidak bisa dibangun hanya menggunakan postur APBN yang ada. Oleh karena itu keberadaan private sector dan investasi menjadi bagian penting dalam tata kelola ekonomi nasional," ujarnya. Di titik inilah kekhawatiran lain muncul: wacana kebijakan ekspor terpusat atau one gate policy untuk komoditas strategis berpotensi memantik capital flight jika tidak dibarengi fondasi regulasi yang solid.
Chile ia sebut sebagai contoh yang relatif berhasil menjalankan model serupa berkat tata kelola yang lebih sederhana dan konsisten. Venezuela, sebaliknya, jadi pelajaran pahit tentang apa yang terjadi ketika sistem ekonomi dan regulasi belum matang dipaksakan ke jalur sentralisasi. "Jangan sampai kebijakan ini kalau tidak disiapkan regulasinya dengan kuat justru menimbulkan capital flight. Karena sektor padat karya, perkebunan sawit, minyak dan gas bumi, itu semua investasi besar yang juga melibatkan sektor perbankan," jelasnya.
Sawit agaknya jadi industri yang paling rentan dalam skenario ini. Malaysia sudah bergerak lebih progresif dengan regulasi perlindungan industri yang lebih kuat dan konsisten, sementara Afrika mulai belajar mengembangkan komoditas serupa dari Indonesia. Kalau kebijakan domestik justru menciptakan ketidakpastian, modal bisa bergeser ke sana. "Kalau tidak hati-hati, justru negara lain yang akan diuntungkan. Sawit bisa saja bergeser ke Malaysia atau bahkan Afrika yang sekarang mulai belajar mengembangkan sawit dari Indonesia," kata Firman.
Gambaran lebih luas datang dari Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, yang berbicara di Universitas Gadjah Mada, Jumat (22/5). Pola geopolitik global, katanya, sudah bergeser jauh dari era Perang Dingin yang didominasi pertarungan ideologi. "Jika dahulu persaingan didominasi ideologi, kini teknologi, energi, hingga rantai pasok global menjadi sorotan geopolitik baru. Sekarang semuanya bisa menjadi senjata. Teknologi jadi senjata, semikonduktor jadi senjata, energi jadi senjata," ungkap Arif. Indonesia, kata dia, justru berada di posisi strategis berkat cadangan nikel, bauksit, dan mineral kritis lain yang menjadi rebutan seiring transisi energi global.
Pertanyaannya, apakah kekayaan itu akan dikelola dengan cerdas? Firman menyinggung RUU Energi Baru dan Terbarukan yang sudah bertahun-tahun dibahas tanpa kelar, padahal cadangan panas bumi dan bioenergi berbasis sawit Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Ia juga mengkritik janji investasi asing yang kerap diumumkan usai kunjungan luar negeri presiden tapi realisasinya menguap. "Setiap kunjungan luar negeri selalu diumumkan kontrak investasi miliaran dolar, tetapi realisasinya mana? Dulu katanya Timur Tengah mau bangun gedung 100 lantai di Thamrin, sekarang tidak ada juga," sindir Firman.
Yang menanggung seluruh biaya ketidaksiapan ini bukan pengambil kebijakan, bukan pebisnis besar. Konsumen di pasar tradisional yang membayar lebih mahal untuk tahu, tempe, dan mie instan akibat gangguan rantai pasok global yang bermula jauh di luar batas wilayah mereka. "Siapa yang jadi korban? Ya masyarakat sebagai konsumen. Mereka yang harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok akibat dampak geopolitik dan ekonomi global," kata Firman.