Pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York pekan ini bukan sekadar seremoni diplomatik. Di balik jadwal pidato yang padat, satu isu terus membayangi hampir setiap koridor Markas Besar PBB: Gaza, dan seberapa jauh komitmen internasional benar-benar akan dibuktikan.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa tampil secara virtual dalam pertemuan tingkat tinggi pemulihan Gaza, Rabu, dengan pesan yang tidak banyak basa-basi. Bantuan kemanusiaan, katanya, tidak lagi cukup setelah tiga tahun penderitaan dan kehancuran. Bukan angka kecil yang ia sebut: sekitar 1,3 juta ton reruntuhan telah dibersihkan, 700 sekolah dan tempat belajar darurat telah diaktifkan, dan sekitar 500.000 anak kembali mengikuti pendidikan. Tapi skala kerusakan jauh melampaui kapasitas yang ada.
Mustafa mendesak agar kerangka politik yang sudah disepakati segera diikuti langkah konkret di lapangan, bukan sekadar pernyataan bersama. "Bantuan kemanusiaan masih tak tergantikan setelah tiga tahun penderitaan dan kehancuran. Namun, bantuan saja tidak lagi cukup," tegasnya. Pemulihan Gaza, ia tekankan, harus mencakup layanan dasar, ekonomi, dan penguatan persatuan nasional, dengan tetap menjaga keutuhan wilayah Palestina di bawah satu sistem politik dan hukum yang berfungsi.
Di forum yang sama, High Level Roundtable on Gaza Early Recovery yang mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan posisi Indonesia. Searah dengan Mustafa, meski nadanya lebih diplomatik. "Bagi rakyat Gaza, perdamaian harus berarti lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Mereka harus dapat membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat," ungkapnya. Indonesia, ia tegaskan, memandang penghentian kekerasan, gencatan senjata, dan akses bantuan kemanusiaan sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar, sekaligus mendorong agar seluruh rekonstruksi dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Palestina sendiri, bukan disetir oleh agenda donor.
Satu poin yang agaknya luput dari banyak pernyataan diplomatik hari itu: koordinasi internasional yang selama ini berjalan masih belum menghasilkan percepatan berarti di lapangan. Mustafa sendiri mengakui bahwa tantangan sekarang bukan soal membuat mekanisme baru, melainkan menghubungkan dan mengoptimalkan inisiatif yang sudah ada. Sumber daya ada, pendanaan ada. Tapi terjemahannya ke perbaikan nyata kualitas hidup warga Gaza masih terseok.
Pertanyaannya, berapa lama jarak antara komitmen dan kenyataan ini bisa ditoleransi?
Trump dijadwalkan berpidato di hadapan Majelis Umum pada Selasa, dan laporan kelompok pers Gedung Putih mengindikasikan pidato itu berfokus pada pemaparan kekuatan AS sebagai alat untuk menciptakan tatanan dunia yang menguntungkan Washington. Mulai dari konfrontasi dengan Iran, perang melawan kartel narkoba, hingga manuver terkait Greenland, semuanya dibingkai sebagai langkah yang membuat dunia lebih "sejahtera" bagi rakyat Amerika. Framing yang, entah kebetulan atau tidak, hampir tidak menyisakan ruang untuk kepentingan multilateral seperti pemulihan Gaza.
Kontradiksi itu yang paling jelas terasa di pekan tingkat tinggi kali ini. Di satu sisi ada desakan kolektif agar komunitas internasional segera bergerak untuk Gaza; negara dengan pengaruh terbesar di panggung global justru datang membawa agenda yang berpusat pada kepentingan domestiknya sendiri. Bukan lagi soal apakah komitmen internasional untuk Gaza akan terwujud. Pertanyaannya: siapa yang benar-benar bersedia membayar harganya.