Rabu lalu di Capitol Hill menjadi momen yang agaknya akan lama dikenang. Pemungutan suara atas amendemen anggaran Kementerian Luar Negeri menghasilkan angka yang cukup untuk membuat siapa pun berhenti sejenak: 103 anggota Demokrat memilih mendukung penghentian bantuan senilai 3,3 miliar dolar AS untuk Israel, sementara hanya 98 yang menolak. Dari dalam kaukus sendiri, mereka kalah jumlah.
Amendemen itu diajukan Thomas Massie, anggota Republik dari Kentucky berhaluan isolasionis, yang ingin menghapus seluruh dana bantuan militer dan kemanusiaan untuk Israel dari rancangan undang-undang anggaran luar negeri. Akhirnya kandas, 314 menolak berbanding 104 mendukung, karena blok Republik yang solid. Tapi angka di balik kegagalan itu justru lebih berbicara.
Lebih dari separuh Kaukus Demokrat, baik yang memberikan suara "ya" maupun yang memilih absen, tidak secara aktif menentang langkah tersebut, seperti dicatat New York Times. Bandingkan dengan dua tahun lalu: hanya 37 anggota Demokrat, mayoritas dari sayap kiri jauh, yang berani angkat tangan menolak bantuan ke Israel. Ini bukan pergeseran gradual. Ini lompatan.
Nama-nama yang ada di balik suara itu yang bikin pemungutan ini benar-benar mengguncang. Nancy Pelosi, mantan Ketua DPR dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern Demokrat, memilih mendukung amendemen tersebut. Usulan itu ia sebut "pilihan yang disayangkan," tapi tetap ia dukung "demi pesan yang disampaikannya." Dalam pernyataan resminya, Pelosi menegaskan bahwa "masyarakat Amerika secara tepat menuntut diakhirinya siklus perang yang berkepanjangan, dan pemerintahan Netanyahu tidak dapat mempertahankan jalannya saat ini."
Katherine Clark, whip Demokrat di DPR, juga memilih hal yang sama. "Saya yakin kita harus mengubah arah kebijakan," ujarnya dalam wawancara sesaat sebelum pemungutan suara. Bukan pernyataan samar. Sebuah posisi.
Di sisi seberang, Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries menolak amendemen dengan alasan teknis yang masuk akal: usulan Massie tidak membedakan antara bantuan militer dan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza, jadi keduanya terpotong sekaligus. Tapi Jeffries pun tak bisa berpura-pura ini bisnis seperti biasa. Dua pertemuan kaukus khusus ia gelar, langkah yang tidak lazim dan mencerminkan betapa panasnya perdebatan internal. Dan untuk pertama kalinya, Jeffries secara terbuka menyerukan "perombakan besar" dalam hubungan AS-Israel, bahkan mengisyaratkan bahwa bantuan militer di masa depan bisa dikaitkan dengan syarat kepatuhan hak asasi manusia terhadap warga Palestina.
Greg Casar, Ketua Congressional Progressive Caucus dari Texas, menjadi salah satu suara paling keras. "Rakyat Amerika mendesak diakhirinya penggunaan uang pajak AS untuk menyubsidi militer Israel," tulisnya. Usai pemungutan suara, ia menambahkan pesan langsung ke Netanyahu: "Mulai hari ini, mayoritas Demokrat di gedung ini menolak memilih untuk mengirimkan miliaran dolar senjata ke militer Israel. Hal itu mengirimkan pesan kuat kepada Netanyahu bahwa hari-hari pemberian cek kosong tanpa pertanggungjawaban untuk perang dan kejahatan perangnya telah berakhir, setidaknya dari Partai Demokrat."
Ada faktor struktural yang mendorong pergeseran ini. Perjanjian bantuan keamanan 10 tahun yang diteken di era Barack Obama akan kedaluwarsa akhir tahun ini, membuka ruang negosiasi ulang yang sesungguhnya. Bersamaan dengan itu, gelombang pemilu primer terus menggerus petahana pro-Israel dari dalam, digantikan kandidat progresif yang menjadikan penolakan dana kelompok pro-Israel sebagai andalan kampanye.
Pertanyaannya, apakah ini puncaknya atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Jeffries tidak menolak Israel, tapi ia tidak lagi mampu melindungi status quo. Pelosi tidak meninggalkan partainya, tapi ia memilih berdiri di sisi yang berbeda dari pemimpinnya. Dan 103 anggota Demokrat itu bukan lagi suara marjinal, kalau memang pernah. Dalam kaukus sendiri, mereka sudah jadi mayoritas.