Enam tahun. Itulah rentang waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk akhirnya merasakan kembali defisit neraca perdagangan, dan ironisnya, bukan karena ekspor yang ambruk, melainkan karena tagihan minyak yang meledak.
Badan Pusat Statistik mencatat defisit neraca perdagangan sebesar US$ 1,61 miliar pada Mei 2026, mengakhiri tren surplus 72 bulan berturut-turut yang selama ini menjadi bantalan ketahanan eksternal Indonesia. Angka yang tidak main-main, dan konteksnya penting dipahami.
Semua jalan menunjuk ke migas. Defisit sektor ini mencapai US$ 3,76 miliar pada Mei, bersumber dari lonjakan impor hasil minyak dan minyak mentah. Nonmigas, sejujurnya, masih terjaga: surplus US$ 2,15 miliar ditopang ekspor bahan bakar mineral, CPO, dan produk besi-baja. Masalahnya, surplusnya tidak cukup besar untuk menutup lubang yang dibuat migas.
Impor melonjak 22,16% secara tahunan menjadi US$ 24,81 miliar. Komponen bahan baku dan penolong tumbuh 25,17% menjadi US$ 17,58 miliar. Ekspor, di sisi lain, justru susut 5,73% menjadi US$ 23,2 miliar. Ketimpangan itulah yang membawa neraca ke teritori negatif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak menampik situasi ini, tapi memilih membingkainya dengan sinyal deeskalasi geopolitik. Meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, kata Airlangga, berpeluang menekan harga minyak dunia dan mengurangi tekanan impor migas. "Jadi akibat dari perubahan mungkin harga minyak, langsung berdampak. Tentu kita berharap rencana mereka untuk ceasefire perdamaian itu kita lihat lagi dalam waktu satu sampai dua bulan ke depan," tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (1/7/2026).
Pandangan itu mendapat dukungan parsial dari data pasar. CEO Petrobras memperkirakan harga minyak stabil di kisaran US$ 72-75 per barel, level yang agaknya sudah memperhitungkan skenario penurunan risiko geopolitik di Timur Tengah. Kalau tren itu berlanjut, tekanan impor migas Indonesia pada bulan-bulan berikutnya memang bisa lebih ringan.
Tidak semua pihak seoptimistis itu. Faisal Rachman, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata, menilai defisit Mei ini memang sementara, didorong lonjakan harga minyak dunia, bukan cerminan perubahan tren perdagangan yang mendasar. Ia memperkirakan Indonesia kembali surplus, tapi dengan margin yang terus menyempit seiring pertumbuhan impor yang struktural lebih tinggi dari ekspor sepanjang 2026.
"Walaupun kondisi geopolitik di Timur Tengah menunjukkan perbaikan dalam beberapa waktu terakhir, kami menilai situasi tersebut masih rapuh, sementara ketidakpastian terkait perang dagang global masih membayangi prospek ekonomi. Akibatnya, gangguan terhadap rantai pasok global diperkirakan masih akan berlanjut dan membatasi aktivitas perdagangan dunia serta permintaan eksternal," terang Faisal. Ia juga mewanti-wanti soal pelemahan permintaan dari China yang bisa membebani kinerja ekspor Indonesia, klaim yang patut dicermati mengingat China masih menjadi mitra dagang terbesar.
Di sisi kebijakan, pemerintah menyiapkan pembebasan bea masuk menjadi 0% untuk LPG, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat sebagai peredam tekanan biaya industri. Airlangga menyebut langkah ini tinggal menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan. Bagi pelaku industri yang sudah merasakan tekanan, menunggu PMK tentu bukan jawaban paling memuaskan.
Satu hal yang menarik dari data impor: kenaikan bahan baku dan barang modal diklaim pemerintah sebagai cerminan aktivitas industri domestik yang masih bergairah. Bisa jadi memang demikian. Pertanyaannya, berapa lama tren ini bertahan sebelum harga komoditas global kembali berulah? Bisa jadi juga ini sinyal bahwa ketergantungan Indonesia pada input impor belum banyak bergeser, dan setiap gejolak harga di pasar global akan langsung terasa di neraca perdagangan.