Sepanjang Januari hingga Mei 2026, APBN mencetak defisit Rp 180,4 triliun atau 0,70 persen dari produk domestik bruto. Angka itu masih jauh dari batas legal 3 persen. Tapi bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, ruang aman itu bukan izin untuk lengah.
"Jadi kita monitor kondisi fiskal setiap minggu, setiap bulan. Dulu sempat ribut kan? Oh, akan lewat lewat. Saya bilang, enggak mungkin lewat. Analis di pasar bilang, oh lewat 3 persen. Saya bilang, enggak mungkin lewat. Apa hasilnya? Saya potong aja belanjanya, turun kan? Itulah disiplin fiskal. Dan kita strict, mengacu batas 3 persen defisit dari PDB," ujar Purbaya di hadapan mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (3/7/2026).
Pernyataan itu bukan sekadar pidato kampus. Kemenkeu memang memantau fiskal tiap pekan dan tiap bulan, dan pemangkasan anggaran sudah pernah benar-benar dieksekusi ketika proyeksi defisit mulai merayap mendekati batas. Purbaya juga menegaskan tidak akan ragu memotong lagi kalau dibutuhkan. "Kalau melebihi, ya saya potong," katanya singkat.
Dari sisi penerimaan, data APBN KiTa edisi Juni 2026 mencatat gambaran yang cukup solid. Total pendapatan negara per Mei terhimpun Rp 1.185 triliun, setara 37,6 persen dari target Rp 3.153,6 triliun, tumbuh 19,1 persen secara tahunan. Penerimaan pajak melonjak 22,1 persen year-on-year menjadi Rp 834,4 triliun. PNBP ikut terkerek 19,9 persen ke Rp 226,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, saat konferensi pers di Kompleks Parlemen Senin (29/6/2026), menyebut kondisi fiskal masih sangat terjaga. "Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3 persen, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik, 19,1 persen, dan dari sisi belanja juga masih di atas 30 persen," ujar Juda.
Belanja negara juga bergerak kencang. Realisasi per Mei mencapai Rp 1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target, tumbuh 34,4 persen secara tahunan. Belanja pemerintah pusat melesat 52,6 persen, ditopang penyaluran belanja kementerian dan lembaga yang naik 58,9 persen. Transfer ke daerah, sebaliknya, masih tergerus 4,9 persen. Keseimbangan primer? Surplus Rp 58,6 triliun. Bukan angka kecil.
Rasio utang pemerintah, kata Purbaya, masih di kisaran 40 persen terhadap PDB, kategori yang diklaim pruden dibanding banyak negara lain. Tahun lalu defisit APBN ditutup di 2,81 persen dari PDB, dan tahun ini pemerintah optimistis lajurnya tidak akan jauh berbeda.
Ada juga agenda bersih-bersih internal yang tengah digeber Kemenkeu. Purbaya menegaskan tidak ada toleransi bagi aparatur yang terbukti menyimpang, khususnya di perpajakan dan kepabeanan. Reformasi berjalan lewat penguatan pengawasan, rotasi pegawai, sampai penindakan langsung terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangan. "Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegasnya.
Untuk konteks lebih luas: APBN 2026 mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 769,1 triliun, sebagian diarahkan ke beasiswa LPDP yang kini difokuskan ke bidang STEM, kecerdasan artifisial, semikonduktor, dan industri strategis lainnya. Dalam narasi pemerintah, disiplin fiskal bukan tujuan akhir, melainkan prasyarat agar APBN tetap berfungsi sebagai penyangga ketika ekonomi guncang, sekaligus mesin investasi menuju Indonesia Emas 2045.
Pertanyaannya, agaknya, bukan lagi soal apakah defisit akan jebol tahun ini. Yang lebih menarik: berapa lama pasar akan terus menguji batas itu setiap kali ada program baru yang lahir dari istana?