Tiga ratus BUMN bakal menyusul gelombang konsolidasi berikutnya. CEO BPI Danantara Rosan Roeslani melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, saat dipanggil ke kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (21/6), bahwa 258 dari total 1.077 entitas pelat merah sudah berhasil digabungkan.
Tapi ambisinya jauh melampaui angka itu. Di hadapan para guru besar dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Minggu (28/6), Prabowo menyebut angka yang bikin ruangan senyap: ujungnya, BUMN yang tersisa cuma 250 perusahaan. Lebih dari 750 entitas akan tutup.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegas Prabowo, disambut anggukan Kepala BP BUMN Dony Oskaria.
Kalkulasinya memang pedas. Dalam forum yang sama, Prabowo menggambarkan: 4 direksi dan 4 komisaris, masing-masing bergaji Rp50 juta per bulan, menghasilkan beban Rp400 juta per entitas per bulan, belum termasuk fasilitas dan bonus. "Ada gajinya yang bisa di atas itu, sudah rugi, minta bonus lagi," sindir Prabowo. Ia mengaku kaget ketika baru dilantik dan mendapati jumlah BUMN ternyata melebihi 1.000, jauh dari perkiraan awalnya sekitar 300.
Proses perampingan ini dijalankan lewat empat skema: konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, dan pembubaran langsung. Dony menegaskan targetnya bukan sekadar menyisakan 300 perusahaan, melainkan memastikan yang tersisa punya skala untuk bersaing di pasar global, kemampuan finansial yang solid, dan sumber daya manusia yang kapabel. "Kita harapkan dari 300 perusahaan yang dimiliki oleh BUMN ke depan, itu adalah perusahaan-perusahaan yang secara skala itu cukup signifikan untuk berkompetisi, memiliki kemampuan secara finansial dan juga memiliki kapabilitas secara orang," ujarnya.
Dari pertemuan di Kertanegara, Rosan juga menyampaikan bahwa Danantara berpeluang masuk ke sektor pariwisata, event olahraga, dan industri kreatif sebagai motor lapangan kerja baru. Bisa jadi ini sinyal bahwa konsolidasi bukan sekadar operasi pemangkasan, melainkan reposisi portofolio negara secara lebih menyeluruh.
Namun di sinilah para pengamat mulai mengernyitkan dahi. Herry Gunawan dari NEXT Indonesia Center mengingatkan bahwa janji tanpa PHK yang dikeluarkan Danantara, meski niatnya baik, justru berpotensi menciptakan masalah baru: beban operasional yang berat pada perusahaan penerima penggabungan. Contoh konkret sudah ada. Pertamina Patra Niaga, yang ditunjuk sebagai perusahaan penerima dalam holding hilir Pertamina, harus menanggung bisnis kilang yang bukunya merugi besar. Perusahaan yang selama ini berkinerja positif dan jadi kontributor utama holding tiba-tiba menanggung warisan masalah yang bukan urusannya.
"BUMN maupun anak usahanya yang akan dikonsolidasikan perlu melakukan restrukturisasi keuangan sebelum penggabungan. Kalau tidak, nanti bisa menjadi virus bagi perusahaan yang sehat," tegas Herry.
Toto Pranoto, Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia, sepakat bahwa efisiensi struktural dari konsolidasi ini masuk akal secara teori. Ia menunjuk satu titik kritis yang kerap jadi lubang: eksekusi integrasi pascamerger. "Perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan post merger integration-nya," ujar Toto. Keberadaan Project Management Office yang kuat dan independen, ia tegaskan, bukan opsi melainkan syarat mutlak.
Rp400 juta per bulan per entitas. Dikali 750. Angka yang tidak main-main.
Prabowo memberi tenggat dua tahun untuk menuntaskan transformasi ini. "Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," katanya. Target yang ambisius, kalau data historis integrasi korporasi sekompleks ini bisa dijadikan patokan. Di sektor swasta sekalipun, angka dua tahun kerap berakhir sebagai harapan, bukan kenyataan.