Tambahan Rp 100 triliun dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang kini total mencapai Rp 400 triliun dari sebelumnya Rp 300 triliun, resmi mengalir ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dua emiten perbankan pelat merah langsung buka suara soal dampaknya ke bisnis masing-masing.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyambut kebijakan ini dengan sinyal positif. Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menyebut penambahan dana SAL memperkuat struktur pendanaan sekaligus mendukung fungsi intermediasi perseroan. "Kehadiran dana SAL memberikan dampak positif yang terukur pada struktur pendanaan, termasuk efisiensi biaya dana yang secara langsung memperluas ruang penyaluran kredit," katanya. Singkatnya: cost of fund turun, kapasitas intermediasi naik.
Tapi Novita juga tegas soal satu hal. BMRI tidak akan bersandar pada SAL sebagai sumber utama. Dana pihak ketiga murah alias CASA tetap jadi tulang punggung, ditopang ekosistem digital yang terus dipacu. SAL lebih berfungsi sebagai bantalan tambahan. "Strategi ini menjadi fondasi penting bagi struktur pendanaan Bank Mandiri yang kuat dan resilien," imbuhnya.
Dari kursi Direktur Utama, Riduan membingkai penempatan SAL sebagai cermin sinergi fiskal dan perbankan. "Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana SAL di Bank Mandiri. Dana SAL menjadi bagian dari ekosistem penggerak ekonomi negeri yang kontribusinya dirasakan secara langsung dalam mendukung pertumbuhan kredit dan kebutuhan masyarakat," tutur Riduan.
Cerita serupa datang dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS). Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyebut penempatan SAL membantu menekan cost of fund, sehingga bank punya ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif, khususnya bagi segmen UMKM dan masyarakat yang sensitif terhadap harga.
Angka April 2026 dari BSI cukup bicara sendiri: DPK perseroan menyentuh Rp 382 triliun, tumbuh 17,90 persen year on year. Tabungan melesat 22,02 persen ke Rp 165 triliun, mendorong rasio CASA ke 63,48 persen. Pembiayaan terkerek 15,59 persen menjadi Rp 332 triliun, dengan NPF gross yang membaik ke 1,80 persen. Solid, kalau data ini bisa dipercaya, untuk ukuran bank syariah yang beroperasi di tengah tekanan likuiditas global.
Anggoro menekankan kolaborasi antara pemerintah dan industri perbankan bukan sekadar formalitas. "Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," tegasnya. BSI juga punya keistimewaan tersendiri di antara anggota Himbara: statusnya sebagai bank syariah pertama yang mengantongi izin bisnis bullion emas, yang kini mulai menyumbang fee-based income.
Dari sisi kredit, BMRI memproyeksikan pertumbuhan pinjaman hingga akhir tahun akan bergerak sejalan industri, dengan fokus utama di segmen UMKM. BSI tidak berbeda jauh, memprioritaskan segmen ritel, konsumer, hingga program pemerintah seperti KUR, Makan Bergizi Gratis, dan perumahan subsidi.
Kebijakan SAL ini agaknya berfungsi sebagai stimulus tersembunyi bagi perbankan negara, terutama saat pertumbuhan DPK organik masih perlu dipacu. Pertanyaannya tinggal satu: seberapa besar likuiditas tambahan ini benar-benar terserap ke sektor produktif, bukan sekadar parkir di instrumen aman?