Sembilan puluh mil dari pantai Florida, Kuba tersungkur di bawah tekanan paling berat dalam beberapa dekade. Bahan bakar habis, listrik padam berkali-kali sehari, dan kini Washington mempertimbangkan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya: mendakwa mantan kepala negara asing yang masih hidup atas pembunuhan warga AS.
Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan Florida dilaporkan tengah menyiapkan dakwaan pidana terhadap Raul Castro, 94 tahun, berkaitan dengan insiden Februari 1996 ketika jet tempur Kuba menembak jatuh dua pesawat sipil milik kelompok kemanusiaan anti-Castro, Brothers to the Rescue, di atas ruang udara internasional. Empat orang tewas, tiga di antaranya warga negara AS. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional PBB menyimpulkan serangan itu ilegal. Rekaman audio yang muncul pada 2006 bahkan mengindikasikan Castro, yang kala itu menjabat kepala angkatan bersenjata, menjelaskan rencana penembakan itu kepada para perwira militer.
Dakwaan resmi masih harus melewati persetujuan grand jury. Tapi sinyal politiknya sudah jelas.
Dave Aronberg, mantan jaksa negara bagian Florida, terang-terangan menyebut dakwaan semacam ini bisa berfungsi ganda: sebagai alat tekanan untuk memaksa perubahan rezim, sekaligus justifikasi hukum bagi operasi penangkapan paksa. Bukan tanpa preseden. Januari lalu, Nicolás Maduro dicokok pasukan AS dari Venezuela setelah lebih dulu didakwa atas tuduhan konspirasi perdagangan narkoba. Mitchell Epner, mantan jaksa federal lainnya, lebih blunt lagi: dakwaan ini bisa jadi sekadar "daun ara" yang menutupi rencana intervensi militer yang sesungguhnya.
Kondisi di lapangan memperburuk segalanya. Setelah Maduro dibekuk dan pasokan minyak dari Venezuela terhenti, Kuba kehilangan salah satu donor energi terbesarnya. Blokade bahan bakar yang diberlakukan pemerintahan Trump kemudian menghajar situasi itu sampai ke dasar. Vicente de la O Levy, Menteri Energi Kuba, mengonfirmasi pada 13 Mei bahwa stok diesel dan minyak bakar negara itu sudah amblas sepenuhnya. Havana gelap. Generator kantor pemerintah tak beroperasi. Bahkan kertas toilet di fasilitas umum disebut sudah tidak tersedia, sebuah detail kecil yang menggambarkan betapa dalam krisis ini menjangkau keseharian warga.
Ratcliffe tiba di Havana minggu ini menggunakan pesawat berlabel "Amerika Serikat", sebuah manuver yang disengaja dan tidak mungkin luput dari perhatian. Bagi warga Kuba, CIA bukan tamu biasa. Badan intelijen ini punya rekam jejak panjang dari upaya pembunuhan terhadap Fidel Castro di era 1960-an. Direktur CIA itu bertemu pejabat intelijen senior Kuba dalam pertemuan tertutup, dan pesan yang disampaikan kabarnya keras: Kuba tidak boleh lagi menjadi platform bagi pihak-pihak yang menjalankan "agenda permusuhan" di belahan bumi AS. Peter Kornbluh, sejarawan hubungan AS-Kuba, menyebutnya sebagai "diplomasi penyerahan diri", sebuah ultimatum yang dikemas dalam format pertemuan diplomatik.
Kunjungan itu berdampingan dengan laporan lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Pejabat senior AS kepada Axios menyebut adanya kekhawatiran soal drone serang yang diperoleh Kuba dari Rusia dan Iran sejak 2023, ditambah kehadiran penasihat militer Iran di Havana. "Ketika kita memikirkan teknologi semacam itu berada sedekat itu, dan berbagai aktor jahat mulai dari kelompok teroris, kartel narkoba, Iran hingga Rusia, itu mengkhawatirkan," kata pejabat tersebut tanpa menyebutkan namanya. Apakah narasi ancaman drone ini dibangun untuk melegitimasi tindakan militer, entah kebetulan atau tidak, framingnya sangat mirip dengan justifikasi yang dipakai sebelum operasi Venezuela.
Pemerintah Kuba menolak mentah-mentah. Wakil Menteri Luar Negeri Carlos Fernandez de Cossio menulis di platform X bahwa "kampanye anti-Kuba yang bertujuan membenarkan serangan militer semakin meningkat dari jam ke jam dengan tuduhan yang makin tidak masuk akal." Kuba mengklaim telah memaparkan kepada delegasi CIA bukti bahwa pulau itu tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan AS, sambil menggugat dasar hukum blokade minyak itu sendiri.
Sementara perang kata-kata berlangsung, persiapan warga sipil sudah dimulai. Media pemerintah Kuba mempublikasikan pelatihan militer untuk warga sipil, mengadopsi doktrin "perang seluruh penduduk" warisan Fidel Castro: strategi gerilya yang dirancang menguras tenaga pasukan penyerang, serupa Vietnam. Alutsista Kuba memang tua dan bergantung pada peralatan era Uni Soviet, tapi sejarawan militer Hal Klepak mengingatkan agar tidak meremehkan kemampuan mobilisasi militernya. "Mereka telah menunjukkan, seperti yang telah kita lihat berulang kali dalam bencana alam, bahwa mereka mampu memobilisasi penduduk, mereka mampu mengevakuasi orang-orang," kata Klepak. Di gedung-gedung perkantoran negara di Havana, instruksi menyusun rencana darurat menghadapi serangan militer sudah turun dari otoritas tertinggi.
Trump sudah bicara terbuka soal "mengambil alih" Kuba, berulang kali menyebut pulau Karibia itu sebagai target berikutnya setelah Iran dan Venezuela. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Washington serius, melainkan seberapa jauh Washington bersedia pergi, dan apakah Kongres serta komunitas internasional akan membiarkannya.