Harga tandan buah segar di Sumatera Utara anjlok Rp 400 per kilogram hanya dalam dua hari. Bukan karena cuaca, bukan karena permintaan global yang lesu, tapi karena satu pengumuman kebijakan yang, jujur saja, datang tanpa persiapan teknis yang memadai.
Sejak pemerintah pada 20 Mei 2026 mengumumkan pengalihan ekspor komoditas sumber daya alam strategis ke PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), pasar sawit langsung bereaksi keras. Harga CPO di lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) rontok dari Rp 14.500 per kg menjadi Rp 12.285 per kg. Lelangnya sendiri dibatalkan karena harga penawaran tertinggi dianggap terlalu rendah untuk ditransaksikan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebut dampaknya langsung terasa sampai ke tingkat petani. Di Sumatera Utara dan Riau, harga TBS melorot dari Rp 2.960 per kg pada 20 Mei menjadi Rp 2.860 per kg sehari berselang, lalu amblas lagi ke Rp 2.560 per kg pada 22 Mei. Di Kalimantan Selatan, kisaran harga tergerus dari Rp 2.885-Rp 3.270 ke Rp 2.485-Rp 2.900 per kg. "Kondisi itu berimbas pada penurunan harga TBS di tingkat petani di sejumlah daerah di Indonesia," kata Eddy.
Pemerintah merancang skema dua fase: fase peralihan mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, di mana ekspor sawit, batubara, dan paduan besi wajib disalurkan lewat DSI, lalu pemberlakuan penuh mulai Januari 2027. Masalahnya, hingga kini belum ada satu pun regulasi teknis yang diterbitkan. Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis belum ada. Tiga permendag turunannya pun masih disiapkan Kementerian Perdagangan.
Kevakuman itulah yang membekukan pasar. Mekanisme forward yang lazim dipakai pembeli luar negeri, di mana harga disepakati hari ini tapi pengiriman dilakukan beberapa waktu kemudian, mendadak tak bisa dijalankan. Tidak ada kepastian soal siapa yang jadi counterpart transaksi, tidak ada kejelasan skema pembayaran. Pembeli luar negeri memilih diam.
Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia Kacuk Sumarto memperingatkan soal preseden buruk yang sudah pernah terjadi. Pada 2022, saat harga komoditas melonjak akibat perang Rusia-Ukraina, pemerintah justru menghentikan ekspor CPO demi menjaga pasokan domestik. Hasilnya bak bencana industri: tangki timbun penuh, kapal tanker disulap jadi gudang terapung, truk antre panjang di pabrik, buah membusuk di pohon, harga TBS petani ambles di bawah Rp 1.000 per kg, di saat petani Malaysia dan negara produsen lain menikmati pesta harga tinggi. "Perlu diingat, aktivitas ekspor-impor adalah kegiatan bisnis yang sangat volatile dan dinamis yang membutuhkan keputusan cepat. Ini sangat sulit dilakukan badan usaha milik negara yang terlalu birokratis," tegas Kacuk.
Ketua Gapki Sumatra Utara Timbas Prasad Ginting bahkan menggunakan frasa yang cukup menusuk: "jangan berburu di kebun binatang." Industri sawit menyerap 16,5 juta tenaga kerja dan menyumbang 73,83 persen dari total devisa ekspor pertanian Indonesia. Kalau pemerintah mau menambah penerimaan negara, seharusnya perkuat pengawasan dan perluas basis pungutan, bukan membangun monopoli di atas struktur yang sudah berjalan.
Dari kubu petani, nada yang dipakai Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto lebih keras lagi: situasinya sudah masuk kategori kepanikan pasar. Pengusaha, trader, refinery, eksportir semuanya memilih menahan diri karena ketidakjelasan arah kebijakan. Ketidakaktifan kolektif itu sendiri, tanpa perlu faktor lain, sudah cukup untuk menekan harga.
Di luar negeri, mantan Kepala Asosiasi Minyak Sawit Malaysia (MPOA) MR Chandran blak-blakan bahwa mekanisme ekspor terpusat dapat merusak ekosistem perdagangan berbasis pasar yang selama ini sudah berjalan. Pembeli global akan mencari pasar dengan kebijakan lebih stabil. Malaysia, kata Chandran, siap menampung. Aashish Acharya, Wakil Presiden Patanjali Foods India yang rutin mengimpor minyak nabati, mengingatkan bahwa Indonesia memasok lebih dari separuh CPO global. Ketidakpastian dari produsen sebesar ini akan menambah volatilitas pasar yang sudah tegang akibat permintaan biodiesel yang meningkat, dampak El Nino, dan ketegangan energi di Timur Tengah.
Danantara membela diri. Melalui Managing Director Communications-nya Rohan Hafas, DSI diklaim tidak akan bertindak sebagai price setter karena semua transaksi tetap mengacu pada harga bursa komoditas internasional. CIO Danantara Pandu Patria Sjahrir menyebut tiga peran DSI: memperkuat transparansi pelaporan, mengoptimalkan pengelolaan devisa, dan mengkonsolidasi data ekspor. "Komoditas SDA itu milik Indonesia untuk dunia sehingga perlu dikelola demi kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," kata Pandu.
Ada urusan domestik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Realisasi DMO Minyakita sepanjang 1-13 Mei 2026 hanya 38.035 ton, turun 26,12 persen secara tahunan. Tren penurunan ini sudah berlangsung sejak Januari, dan kebijakan baru ini belum tentu memudahkan situasi. Pasokan Minyakita yang sudah seret bisa makin tertekan kalau transisi ke DSI tidak berjalan mulus. Pertanyaannya sederhana: kalau regulasi dasarnya saja belum ada dua minggu sebelum fase pertama dimulai, seberapa siap DSI per 1 Juni nanti?