Setelah berbulan-bulan jadi keluhan wajib pajak dan konsultan pajak, sistem administrasi perpajakan Coretax diklaim sudah kembali normal. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan gangguan pada fitur case management yang sempat membuat sistem melambat pekan lalu berhasil diselesaikan tim internal DJP sepanjang akhir pekan, dari Jumat hingga Minggu.
"Hari ini udah mulai oke lagi," kata Bimo saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Singkat, tapi bobotnya cukup besar bagi jutaan wajib pajak yang selama ini harus bersabar menghadapi sistem yang kerap ngadat.
Klaim pemulihan dari Dirjen-nya sendiri agaknya belum cukup. Pekan depan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan turun tangan langsung menguji keandalan Coretax. Hasilnya yang akan jadi dasar laporan komprehensif ke publik. "Insya Allah minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri, jadi kami persiapkan betul," ujar Bimo.
Coretax bukan sistem yang lahir tiba-tiba. Dirancang dan dibangun vendor sejak 2018, sistem ini mulai diterapkan pada awal 2025 dengan ambisi besar: mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform, dari pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, sampai penegakan hukum. Kenyataan di lapangan lain cerita. Akses lambat dan fitur yang belum optimal jadi keluhan yang terus berulang.
Awal 2026 jadi titik balik. Coretax resmi diserahterimakan sepenuhnya dari vendor ke DJP, dan sejak itu otoritas pajak mulai menggarap rumahnya sendiri. Tim PSIAP yang selama ini menangani implementasi dilebur ke dua direktorat: Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Dua direktorat inilah yang kini memegang kendali penuh.
"Algoritma apps dulunya dibangun full oleh vendor, nah sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami, semua source code sudah kami develop," terang Bimo. Ini bukan sekadar urusan teknis. Ketergantungan pada vendor yang sudah berlangsung bertahun-tahun sedang dipangkas, pelan tapi pasti.
Pembenahan tidak berhenti di mesin belakang. DJP juga memperbarui tampilan antarmuka agar lebih sederhana, interaktif, dan ramah pengguna awam. Bimo mengakui perubahan visual butuh masa penyesuaian, tapi langkah itu dinilai perlu demi pengalaman pengguna jangka panjang. Beberapa proses yang sebelumnya masih berjalan di luar sistem sebagai solusi sementara kini diintegrasikan ke dalam Coretax secara bertahap, memangkas keruwetan di sisi petugas maupun wajib pajak.
Pertanyaannya sekarang: apakah "oke" versi Dirjen Pajak setara dengan "oke" versi wajib pajak yang tenggat pelaporannya tidak bisa menunggu? Pengujian langsung oleh Purbaya pekan depan, kalau memang hasilnya dibuka ke publik, bakal jadi momen paling krusial untuk menjawab itu.