Lebih dari 1.500 terabyte data militer Israel, setara dengan 200 juta jam rekaman audio, dilaporkan tersimpan di pusat data Microsoft Azure di Belanda dan Irlandia. Angka itu yang akhirnya membuat posisi Alon Haimovich, General Manager Microsoft Israel, tidak lagi bisa dipertahankan.
Haimovich dicopot dari jabatannya pada pertengahan Mei 2026, menyusul laporan investigasi bersama The Guardian dan +972 Magazine. Laporan itu membeberkan dugaan penyalahgunaan infrastruktur cloud Azure oleh Unit 8200, badan intelijen militer Israel, untuk keperluan pengintaian massal terhadap penduduk Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Skalanya? Bukan main.
Kisah ini berakar lebih jauh dari yang dikira. Pada 2021, CEO Microsoft Satya Nadella dikabarkan meneken kesepakatan awal dengan Komandan Unit 8200 Yossi Sariel soal penggunaan layanan cloud. Setelah eskalasi konflik pasca-7 Oktober 2023, cakupan penggunaan infrastruktur itu dilaporkan meluas tanpa pengawasan memadai dari kantor pusat di Redmond.
Sistem pemantauan ini, mulai beroperasi sejak 2022, diklaim mampu menyimpan dan memproses hingga satu juta panggilan telepon per jam dari warga Palestina. Database hasil penyadapan itu parkir di server Azure di Belanda, sebuah ironi yang tidak kecil: server itu berada di bawah yurisdiksi Uni Eropa, kawasan dengan regulasi perlindungan data paling ketat di dunia.
Presiden Microsoft Brad Smith akhirnya angkat bicara dan mengonfirmasi temuan tersebut, mengakui kajian internal perusahaan membenarkan isi laporan investigasi. Kementerian Pertahanan Israel memang menggunakan Azure, termasuk untuk akses layanan kecerdasan buatan Microsoft. Sebagai respons, Microsoft menyatakan telah menonaktifkan layanan penyimpanan cloud untuk unit-unit yang berafiliasi dengan Kemenhan Israel.
Yang membuat skandal ini terasa lebih pahit adalah fakta bahwa alarm sudah berbunyi jauh sebelum semuanya meledak ke publik. Karyawan Microsoft yang tergabung dalam kampanye "No Azure for Apartheid" sudah lama menyuarakan keberatan etis atas kontrak militer ini. Suara mereka, menurut laporan yang beredar, seringkali diabaikan, bahkan sebagian berujung pada pemecatan. Entah kebetulan atau tidak, pengakuan manajemen bahwa Unit 8200 memiliki akses ke teknologi Microsoft baru muncul setelah protes internal itu tidak bisa lagi dibendung.
Dokumen internal dan wawancara dengan sejumlah sumber mengindikasikan kolaborasi erat antara karyawan Microsoft dan kontraktor militer Israel dalam membangun arsitektur keamanan khusus untuk proyek ini. Infrastruktur Azure yang terpisah dan didedikasikan untuk kebutuhan militer Israel itu, menurut sumber dari Unit 8200 sendiri, dipakai untuk mendukung persiapan serangan udara di Gaza. Alat penargetan berbasis AI seperti Gospel dan Lavender disebut menggunakan algoritma yang diproses dari data yang tersimpan di sana, klaim yang masih perlu diverifikasi penyelidik independen.
Kajian internal Microsoft menyimpulkan adanya kegagalan manajemen dan minimnya transparansi dalam rantai komando antara kantor pusat dan cabang Israel. Agaknya, pencopotan Haimovich menjadi sinyal bahwa Microsoft memilih mengorbankan satu kepala demi meredam gejolak yang lebih besar, baik dari tekanan regulator Eropa maupun dari komunitas pegawai globalnya. Pola klasik perusahaan besar yang kepepet.
Satu pertanyaan tetap menggantung: sampai di mana sebenarnya kantor pusat mengetahui, dan kapan mereka pertama kali tahu?