Beijing merilis rekaman video insiden di kawasan Ren'ai Jiao, atau yang dikenal secara internasional sebagai Second Thomas Shoal, sehari setelah bentrokan antara personel Penjaga Pantai China dan pasukan Filipina pada Senin, 20 Juli 2026. Satu hari. Responsnya tergolong cepat untuk ukuran diplomasi yang biasanya gemar mengulur.
Video itu dipublikasikan lewat media pemerintah China, China Daily, dan memperlihatkan dua perahu karet keras yang diklaim diluncurkan dari kapal Filipina bernomor lambung 57 mendekati kapal patroli China dalam kecepatan tinggi. Penjaga Pantai China mengeklaim perahu-perahu itu mengabaikan serangkaian peringatan berulang sebelum akhirnya menabrak kapal mereka, lalu memukuli petugas dengan dayung serta tongkat panjang.
Narasi itu bertolak belakang dengan versi Manila. Angkatan Bersenjata Filipina lebih dulu mengumumkan bahwa seorang anggota Angkatan Laut Filipina terluka akibat tindakan personel Penjaga Pantai China di perairan yang sama. Beijing langsung membantah, balik menuding Manila memutarbalikkan fakta.
Konflik kali ini berpusat di Second Thomas Shoal, yang oleh Filipina disebut Ayungin Shoal. Salah satu titik paling panas di seluruh kawasan. Filipina secara rutin mengirimkan misi resupply ke sana, dan setiap misi hampir selalu berujung ketegangan yang derajatnya bisa berbeda-beda tiap bulannya.
Penjaga Pantai China menyatakan kapal Filipina itu "terdampar secara ilegal" di wilayah yang diklaim Beijing sebagai perairannya sendiri, yakni di sekitar Karang Renai. Personel China, menurut klaim resmi Beijing, hanya merespons dengan peringatan verbal dan manuver defensif sebelum mengambil "langkah penanggulangan yang sesuai" untuk menstabilkan situasi. Klaim yang, kalau data ini bisa dipercaya, nyaris mustahil diverifikasi secara independen karena tidak ada pihak ketiga yang hadir saat insiden berlangsung.
Sengketa ini bukan cerita baru. Selama beberapa dekade, China berseteru dengan Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina atas wilayah yang mencakup Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, dan Scarborough Shoal. Di balik adu klaim itu ada kalkulasi ekonomi yang tidak sederhana: kawasan ini diyakini menyimpan cadangan hidrokarbon dalam jumlah besar, bak pundi-pundi yang belum dibuka.
Pada Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan mendukung Filipina dan menyatakan klaim teritorial China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum. Beijing menolak putusan itu bulat-bulat. Hingga hari ini pun tidak ada tanda-tanda mereka akan berubah sikap.
Insiden terbaru ini agaknya akan kembali menguji Manila dan Washington. Perjanjian pertahanan bersama antara Filipina dan Amerika Serikat mencakup serangan terhadap pasukan Filipina di Laut China Selatan. Pertanyaannya, seberapa jauh Washington bersedia mengonversi klausul perjanjian itu menjadi tindakan nyata jika eskalasi terus menanjak?