Dua puluh entitas Jepang kini resmi masuk daftar hitam ekspor Beijing, langkah terbaru dalam eskalasi tekanan ekonomi China yang makin terang-terangan menyasar Tokyo.
Kementerian Perdagangan China pada Senin (29/6) mengumumkan daftar pengendalian ekspor yang mencakup beberapa divisi Mitsubishi Corporation, Mitsui E&S yang memproduksi mesin kapal, serta sejumlah divisi dari Fujitsu dan Komatsu. Eksportir China maupun asing kini dilarang menjual barang-barang dual-use produksi China kepada entitas-entitas tersebut tanpa izin khusus. Selain 20 entitas itu, 20 perusahaan Jepang lainnya masuk daftar pengawasan.
Prosedurnya pun tidak sederhana. Perusahaan China yang ingin tetap berdagang dengan entitas di daftar tersebut harus menyerahkan laporan penilaian risiko dan pernyataan tertulis bahwa barang tidak akan dialihfungsikan untuk keperluan militer. Kementerian Perdagangan Beijing menyebut kebijakan ini "sepenuhnya dapat dibenarkan, masuk akal, dan sesuai hukum," sambil menuding Jepang tengah mengejar apa yang mereka sebut "militerisme baru."
Tekanan itu datang dari lebih dari sekadar daftar hitam entitas. Sepanjang 2026, China dilaporkan hampir sepenuhnya menghentikan pasokan tungsten ke Jepang. Pengiriman magnet pada Mei anjlok ke level terendah sejak 2025. Komoditas terdampak mencakup yttrium, dysprosium, dan terbium, yakni unsur tanah jarang yang krusial untuk produksi kendaraan listrik, elektronik, hingga peralatan militer. Beberapa kategori bahkan tercatat nol pengiriman sepanjang tahun ini. Industri otomotif Jepang, yang menyumbang sekitar 10% PDB negara itu, agaknya paling rentan merasakan hantaman ini.
Langkah Beijing kali ini lebih terukur dibanding embargo mineral besar pada 2010, dipilih sedemikian rupa agar tidak memancing respons keras dari Washington. Efeknya nyata: perusahaan seperti Sumitomo Electric dan Mitsubishi Materials terpaksa mengandalkan cadangan stok dan mendorong penggunaan bahan daur ulang, berpacu mencari sumber pasokan alternatif.
Akar ketegangan ini dapat dilacak ke pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer Jepang jika China menggunakan kekuatan bersenjata terhadap Taiwan. Di bawah kepemimpinannya, militer Jepang dilengkapi kemampuan ofensif yang lebih substansial, termasuk rudal jarak jauh yang ditempatkan di pulau-pulau terpencil. Ekspor senjata mematikan pun kini diizinkan berdasarkan kebijakan baru. Senin lalu, tepat saat daftar hitam diumumkan, Pasukan Bela Diri Darat Jepang mengumumkan pengerahan peluncur rudal Type-12 di Minamitorishima, pulau paling selatan yang menghadap Samudra Pasifik. Sulit membaca itu sebagai kebetulan.
George Chen, mitra untuk kawasan Greater China di firma konsultan The Asia Group, menilai langkah Beijing lebih berfungsi sebagai "pesan diplomatik" ketimbang serangan ekonomi terbuka. "Dari sudut pandang Beijing, Jepang belum mengambil langkah-langkah yang berarti untuk menstabilkan hubungan bilateral," kata Chen. "Selain itu, kekhawatiran di China semakin meningkat terhadap kerja sama pertahanan yang semakin erat antara Jepang, Amerika Serikat, dan kemungkinan mitra lainnya."
Tokyo tidak diam. Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menyebut pembatasan tersebut "tidak dapat diterima dan sangat disesalkan," sambil mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji langkah balasan. Kihara pekan lalu juga mengonfirmasi bahwa dua warga negara Jepang ditahan otoritas bea cukai China di Dalian pada Mei lalu, dengan tuduhan menyelundupkan barang terlarang. Dua insiden dalam satu minggu. Gambaran betapa dalamnya gesekan kedua negara saat ini.
Jepang dijadwalkan merevisi dokumen pertahanan dan keamanannya pada Desember mendatang, yang kemungkinan akan mendorong anggaran militer kian melambung. Komunikasi tingkat tinggi kedua negara, kalau data ini bisa dipercaya, nyaris mandek sepanjang 2026. Hubungan bilateral yang sudah rapuh ini belum tentu menyentuh titik terburuknya.