Sabtu pagi di Desa Winggap Kai, Distrik Semangga, Merauke, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dapat dua kado sekaligus: antusias warga yang minta tambah lahan, dan keluhan petani soal solar yang mulai susah dicari. Dua hal yang, entah kebetulan atau tidak, saling menjelaskan satu sama lain.
Amran datang untuk meninjau program cetak sawah rakyat (CSR) yang sudah berjalan sejak 2025. Dalam forum dialog dengan masyarakat, satu per satu petani angkat suara. Salah satunya Selfius Gebze, yang terang-terangan meminta pemerintah membangun SPBU khusus petani. "Pombensin solar buat petani, SPBU," kata Selfius, disambut teriakan serupa dari ratusan petani yang hadir. Amran tidak perlu lama berpikir. Ia langsung minta stafnya menelepon Pertamina saat itu juga, eh, bukan: ia minta stafnya menelepon, dan dalam waktu singkat mengumumkan bahwa perusahaan pelat merah itu sudah setuju menambah kuota solar untuk Merauke. Koordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut Pertamina, kata Amran, juga terus berjalan.
Bagi Amran, kelangkaan solar bukan sinyal buruk. Justru sebaliknya. "Kalau dulu dikirim solar tidak dipakai, nah sekarang kekurangan solar. Saya bangga dengan kekurangan itu, berarti bapak mau kerja keras," ujarnya. Framing yang agaknya cukup jitu untuk menenangkan petani sambil tetap mengakui ada masalah yang harus diselesaikan.
Angka-angka di lapangan memang mendukung narasi itu. Luas panen di Merauke melonjak dari 44.808 hektare pada 2023 menjadi 79.428 hektare di 2025, seiring program cetak sawah yang menambah 17.000 hektare sepanjang 2025, ditambah optimalisasi lahan puluhan ribu hektare sejak 2024. Produksi beras ikut melesat: dari 104.668 ton senilai Rp 523 miliar pada 2023, menjadi 206.991 ton senilai Rp 1,3 triliun pada 2025. Tidak main-main. Target 2026 masih ada tambahan cetak sawah 31.241 hektare, dan pendapatan hasil sawah Merauke tahun ini diprediksi menembus 300 persen dibanding 2023. Klaim yang tentu masih perlu dibuktikan sampai akhir tahun.
Satu isu yang terus-menerus diangkat Amran adalah soal kepemilikan lahan. Seluruh sawah yang dibangun lewat program CSR, tegasnya, adalah milik masyarakat. Bukan negara, bukan BUMN. Pemerintah hanya masuk di sisi hilir: Bulog akan menyerap gabah dengan Harga Pembelian Pemerintah Rp 6.500 per kilogram GKP, dan tahun ini membangun gudang berkapasitas 3.500 ton di Merauke, lengkap dengan rice milling unit dan mesin pengering.
Amran juga merespons narasi yang menyebut program ini dipaksakan kepada masyarakat adat. "Tolong saudaraku, sahabatku, jangan diatasnamakan masyarakat di sini bahwa tidak setuju dengan kedatangan kegiatan cetak sawah," tegasnya. Ia menunjuk langsung pimpinan Kampung Urumb, Yohanis Yandi, yang di forum yang sama justru meminta tambahan lahan 2.000 hektare untuk kampungnya tahun depan. "Saya ada masih mau tambah lagi 2.000 hektar lagi Pak," kata Yohanis. Masyarakat Papua di beberapa provinsi, kata Amran, bahkan yang meminta program ini dijalankan di wilayah mereka, bukan sebaliknya.
Dari sisi produksi beras nasional, Merauke kini jelas bukan sekadar lumbung simbolik. Skala ekspansi lahan terus bertambah, infrastruktur pasca-panen mulai berdiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal apakah panen bisa ditingkatkan, tapi apakah rantai distribusi dan penyerapan gabah bisa mengikuti laju pertumbuhannya. Itu yang belum terjawab.