Senin siang, 11 Mei, kamera keamanan gedung Senat Filipina merekam sesuatu yang tidak biasa: seorang senator berlari menaiki tangga, melewati koridor, dikejar sejumlah agen Biro Investigasi Nasional. Senator itu Ronald 'Bato' Dela Rosa, mantan Kepala Kepolisian Filipina era Rodrigo Duterte, yang belakangan diketahui tengah kabur dari surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional.
Surat perintah itu resmi dirilis ICC beberapa jam setelah Dela Rosa sudah berada di dalam kompleks Senat. Agaknya ia lebih dulu dapat bocoran.
Dela Rosa dituduh ICC sebagai "pelaku tidak langsung" dalam pembunuhan sedikitnya 32 orang antara 2016 dan 2018, dalam operasi antinarkoba berdarah yang jadi warisan paling kontroversial pemerintahan Duterte. Perang narkotika itu, menurut catatan pegiat HAM Filipina, telah menelan sekitar 12.000 nyawa. Laporan Human Rights Watch 2018 menyebut 4.000 di antaranya dibunuh langsung oleh polisi Filipina, sisanya oleh "orang tak dikenal" yang identitasnya tak pernah tuntas diusut.
Bukan cuma Dela Rosa. ICC juga menyebut sedikitnya delapan pejabat lain yang terlibat dalam operasi tersebut. Tapi pelariannya yang paling dramatis.
Kepolisian Filipina menyatakan tidak akan menangkapnya selama ia berada dalam pengawasan Senat. Kepala Biro Investigasi Nasional menegaskan hal yang sama kepada wartawan. Dela Rosa langsung memanfaatkan celah itu, mendesak para pendukungnya yang berkumpul di luar gedung agar "tetap berjaga di depan Senat hingga Mahkamah Agung memutuskan." Pengacaranya sudah mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan penangkapan, dengan alasan tidak ada surat perintah sah dari lembaga yudisial Filipina sendiri.
Sikapnya gamblang: ia menolak mentah-mentah yurisdiksi ICC. "Jika saya memiliki kewajiban, saya akan menjawabnya di pengadilan lokal, bukan pengadilan asing," tegasnya kepada wartawan, Selasa pagi.
Argumen itu punya pijakan hukum, setidaknya menurut kubu Duterte. Filipina menarik diri dari Statuta Roma pada 2019 atas perintah Duterte sendiri, dengan kalkulasi bahwa keluarnya Manila dari perjanjian itu akan menutup kewenangan ICC. Kalkulasi yang meleset. Bulan lalu, para hakim Sidang Pra-Peradilan ICC menolak argumen tersebut, dengan pertimbangan bahwa dugaan kejahatan terjadi antara 2011 dan 2019, ketika Filipina masih berstatus anggota penuh. Pintu itu tidak bisa ditutup secara retroaktif.
Konsekuensinya sudah terasa sejak Maret 2025, ketika Duterte sendiri diterbangkan ke Den Haag dan kini mendekam dalam tahanan ICC.
Drama Dela Rosa ini sulit dilepaskan dari peta politik Filipina yang sedang bergolak. Di hari yang sama, 24 anggota Senat yang didominasi sekutu Duterte memilih ketua Senat baru, Alan Peter Cayetano. Bersamaan dengan itu, DPR yang dikuasai kubu Marcos memilih untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte untuk kedua kalinya. Dua manuver serentak. Bukan kebetulan.
Sara Duterte, kandidat terdepan untuk kursi presiden dalam pemilu dua tahun mendatang, menuding pemerintahan Marcos memakai proses ICC dan ancaman pemakzulan sebagai senjata politik untuk mengerdilkan peluangnya. Klaim yang masih perlu dibuktikan, tapi dinamikanya memang terlalu rapi untuk diabaikan begitu saja.
Satu detail yang kerap luput dari sorotan. Pada Februari 2018, Kepolisian RI memberikan penghargaan Bintang Bhayangkara Utama kepada Dela Rosa. Kapolri saat itu, Tito Karnavian, menyebut penghargaan itu diberikan "dalam rangka hubungan lebih baik" dengan negara-negara tetangga. Dela Rosa menyambut penghargaan itu dengan menyatakan bahwa ia akan "menggunakan usaha lebih dalam perang kami melawan narkotika dan obat-obatan terlarang."
Penghargaan itu kini terasa seperti catatan kaki yang canggung dalam sejarah diplomasi kepolisian regional.