Rekaman kamera keamanan itu beredar cepat. Seorang pria besar berlari menaiki tangga, melewati koridor, dikejar oleh sejumlah petugas Biro Investigasi Nasional. Senin, 11 Mei. Itulah momen Ronald 'Bato' dela Rosa, senator sekaligus mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina, memilih gedung Senat sebagai bentengnya.
Beberapa jam berselang, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) resmi merilis surat perintah penangkapannya.
Dela Rosa dituduh sebagai "pelaku tidak langsung" dalam sedikitnya 32 kasus pembunuhan antara 2016 dan 2018, dalam kerangka kampanye perang melawan narkotika Rodrigo Duterte. Total korban "perang" itu, menurut catatan pegiat HAM Filipina, mencapai sekitar 12.000 jiwa. Human Rights Watch pada 2018 mencatat 4.000 di antaranya langsung dibunuh oleh polisi Filipina, sisanya oleh "orang tak dikenal."
Bukan angka kecil.
Kepolisian Filipina menyatakan tidak akan menangkap dela Rosa selama ia berada di bawah pengawasan Senat. Biro Investigasi Nasional pun mundur. Dela Rosa, yang tahu betul cara membaca situasi, langsung menyerukan kepada para pendukungnya untuk "tetap berjaga di depan Senat hingga Mahkamah Agung memutuskan", lalu kepada wartawan ia melempar tantangan kepada Marcos untuk menggugat dirinya jika sang presiden yakin ia bersalah.
"Jika saya memiliki kewajiban, saya akan menjawabnya di pengadilan lokal, bukan pengadilan asing," tegasnya, Selasa pagi.
Argumen itu agaknya juga jadi pegangan Ketua Senat yang baru terpilih, Alan Peter Cayetano, yang menyatakan lembaganya hanya akan bertindak bila ada surat perintah dari pengadilan Filipina. Bukan kebetulan, 24 senator yang mendominasi pemilihan ketua itu mayoritas sekutu Duterte.
Sementara dela Rosa berlindung di balik imunitas institusional, lanskap politik Manila bergerak ke arah yang lebih ruwet. Di hari yang sama, DPR yang dikuasai pendukung Presiden Ferdinand Marcos Jr. memilih memakzulkan Sara Duterte, sang wakil presiden, untuk kedua kalinya. Sara, kandidat terkuat untuk pemilu dua tahun mendatang, menuding seluruh rangkaian ini sebagai senjata politik Marcos untuk menggerus posisinya.
Pertanyaannya: apakah dela Rosa sekadar korban silang sengketa dua dinasti, atau memang sudah lama masuk daftar bidak yang siap dikorbankan?
Perseteruan Marcos dan Duterte sebetulnya sudah membara sejak aliansi keduanya runtuh pascapemilu 2022. Dela Rosa, kalau boleh jujur, mungkin hanya salah satu dari sekian nama yang terseret gelombang itu.
Rodrigo Duterte sendiri telah lebih dulu merasakan sel tahanan ICC di Den Haag sejak Maret 2025. Bulan lalu, para hakim sidang pra-peradilan menolak argumen bahwa Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma pada 2019. Pertimbangannya: kejahatan yang dituduhkan terjadi antara 2011 dan 2019, ketika Filipina masih resmi menjadi anggota ICC.
Satu detail yang luput dari perhatian banyak orang. Februari 2018, dela Rosa menerima penghargaan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri, ketika Tito Karnavian masih menjabat Kapolri. "Tujuan memberi penghargaan adalah dalam rangka hubungan lebih baik. Karena mereka semua adalah tetangga kita. Kita sharing border dengan mereka," kata Tito di kantor Komnas HAM, Jakarta, 15 Februari 2018. Dela Rosa merespons dengan ucapan terima kasih, menyebut penghargaan itu sebagai inspirasi untuk "menggunakan usaha lebih dalam perang kami melawan narkotika dan obat-obatan terlarang."
Ironik, memang. "Perang" itulah yang kini menempatkannya sebagai buron internasional.