Target Rp 1.200 triliun kredit UMKM di 2026 bukan sekadar angka ambisius di atas kertas. Di baliknya ada perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang kini sedang diurai menjadi skema konkret oleh Kementerian UMKM bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan hal itu dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (18/5/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kredit murah yang diperintahkan Prabowo, kata Maman, akan dipilah berdasarkan profil debitur. Bukan dipukul rata.
Segmen paling bawah adalah kelompok yang selama ini dihajar bunga 20 sampai 25 persen: para nasabah program Mekar di bawah PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Lima belas juta ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro, umumnya tanpa agunan, tanpa aset, dengan wawasan keuangan yang minim. Prabowo, kata Maman, secara spesifik memerintahkan bunga pinjaman kelompok ini ditekan ke bawah 10 persen. "Selama ini kurang lebih di angka 25 persen, 20 sampai 25 persen. Perintah Pak Presiden untuk menurunkan sampai di angka di bawah 10 persen. Itu perintah Pak Presiden," tutur Maman.
Tiga lapis. Begitu Maman merinci struktur skema ini. Lapis pertama menyasar segmen ultra mikro yang tidak bankable dan tidak feasible, dilayani lewat PNM dengan bunga di bawah 10 persen. Lapis kedua untuk UMKM yang tidak bankable namun sudah punya bisnis berjalan, masuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga 6 persen dengan subsidi bunga 9 sampai 10 persen dari pemerintah, dengan alokasi berkisar Rp 280 triliun hingga Rp 300 triliun. Lapis ketiga, UMKM yang sudah bankable dan feasible, dialihkan ke jalur komersial biasa.
Formulasi finalnya masih dimasak. "Sekarang nanti kami di Kementerian UMKM bersama-sama dengan Danantara sedang menyiapkan format formulasinya," kata Maman. Keterlibatan Danantara agaknya bukan tanpa kalkulasi: lembaga pengelola aset negara itu punya kapasitas pendanaan yang bisa menjadi sumber likuiditas bagi skema non-komersial semacam ini.
Bagi pelaku pasar, ada dua sinyal yang layak dicermati. Tekanan pada margin perbankan, khususnya bank-bank penyalur KUR seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), berpotensi membesar kalau subsidi pemerintah tidak menutup selisih bunga secara penuh. Lalu ada kemungkinan lain yang lebih jauh. Skema bersama Danantara membuka opsi pembiayaan yang melewati jalur perbankan konvensional sama sekali. Belum pernah dicoba dalam skala sebesar ini.
Pertanyaannya, bisakah formulasi itu matang sebelum 2026 bergulir lebih jauh?