Angka 93% itu yang membuat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto tidak bisa tenang. Segitu proporsi desa di Jepang yang kini kosong, ditinggal warganya yang berbondong-bondong ke kota selama puluhan tahun. Korea Selatan tak jauh beda: 83% wilayah pedesaannya kehilangan penduduk, memicu apa yang dikenal sebagai fenomena Sampo Generation, di mana 23% perempuan di negara itu memilih tidak berpasangan, tidak menikah, dan tidak punya anak.
Yandri memaparkan data itu dalam rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Jumat (3/7). Dari 126 juta penduduk Jepang, kurang dari 10% yang masih bertahan di desa. Korea Selatan serupa: dari 51,74 juta jiwa, 81,43% memilih tinggal di Seoul dan Busan. "Fenomena ini jangan sampai terjadi di Indonesia," tegasnya.
Bukan sekadar pidato keprihatinan. Ada agenda konkret di baliknya.
Pemerintah mengandalkan dua instrumen utama untuk menahan laju urbanisasi: BUMDes yang jumlahnya kini melampaui 45.000 unit, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sedang diekspansi ke seluruh pelosok. Keduanya diarahkan menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang cukup menarik agar orang desa tidak merasa harus pergi ke kota untuk sejahtera.
Salah satu target paling konkret adalah program Makan Bergizi Gratis. Hampir 1.000 BUMDes dilaporkan telah aktif sebagai pemasok dalam rantai pasok program nasional ini. Tapi Yandri sendiri mengakui masih ada hambatan struktural yang belum beres. Banyak BUMDes yang sudah siap masuk ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tapi belum berhasil "diopenin" oleh SPPG. "Memang masih perlu banyak afirmasi kepada BUMDes, karena sekarang masih banyak BUMDes yang mau masuk ke SPPG, tapi belum bisa, belum dilayani, belum diopenin oleh SPPG," beber Yandri. Ini, agaknya, salah satu pekerjaan rumah terbesar program ini.
Untuk mendorong ketahanan pangan di tingkat desa, pemerintah mengalokasikan 20% dana desa khusus untuk sektor ini, dengan payung hukum Permendes Nomor 1 Tahun 2025. Dana itu diarahkan ke desa-desa tematik, termasuk yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.
Kunjungan Yandri ke Gudang Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Weri, Flores Timur, NTT, pada hari yang sama memberi gambaran bagaimana program ini dijalankan di lapangan. Di hadapan para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Flores Timur, ia menegaskan setiap Kopdes Merah Putih wajib menyerap minimal 17 tenaga kerja, semuanya dari desa setempat. "Kalau ada tenaga kerja dari luar, lapor ke Kemendes. Pasti kita periksa," tandasnya, setengah mengancam tapi jelas serius.
Fungsinya tidak berhenti di situ. Koperasi ini dirancang sekaligus sebagai distributor sembako bersubsidi, penampung hasil panen petani, penyedia pupuk, dan gerai pembiayaan berbunga rendah lewat Bank Himbara. Suku bunga pinjaman ditekan maksimal 6% per tahun, tujuannya satu: memutus ketergantungan warga desa pada rentenir dan pinjaman online ilegal. "Pak Presiden Prabowo ingin menghapus rentenir melalui adanya sarana dari Bank Himbara," kata Yandri.
Menanggapi kebijakan pusat, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma memaparkan provinsinya sudah menyiapkan strategi serupa lewat program One Village One Product. Setiap desa di NTT didorong mengembangkan satu produk unggulan berbasis potensi lokal, dari perikanan, peternakan, pertanian, hingga kerajinan tangan. "Kita tidak ingin desa hanya menjadi penghasil bahan mentah. Kita ingin desa menjadi pusat kreativitas, pusat produksi, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujar Johni.
Untuk membuka akses pasar, Pemprov NTT mengembangkan NTT Mart sebagai kanal distribusi produk-produk desa. Johni melihat sinergi antara OVOP, NTT Mart, dan Kopdes Merah Putih sebagai kombinasi yang bisa, kalau berjalan mulus, mengubah desa dari pemasok bahan mentah menjadi pelaku ekonomi mandiri.
Pertanyaannya sekarang: bisakah ekosistem ini benar-benar berlari tanpa tersandung birokrasi dan masalah tata kelola yang selama ini jadi batu sandungan program-program serupa? Yandri mengakui evaluasi terus berjalan, termasuk memperbaiki letak gerai yang dinilai kurang strategis. "Ibaratnya pohon durian dengan 100 buah, mungkin 1 atau 2 yang busuk. Yang busuk dibuang, bukan pohonnya yang ditebang," katanya. Kalimat yang terdengar optimistis, meski 1.000 BUMDes dari total 45.000 lebih yang sudah masuk rantai pasok MBG masih terbilang segenggam pasir di pantai.