Rp335 triliun bukan angka kecil. Itulah yang dikucurkan pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis pada 2026, dengan target penerima manfaat 82,9 juta orang. Tapi justru di sinilah kegelisahan mulai menumpuk: apakah anggaran sebesar itu sudah mengalir ke tempat yang paling membutuhkan, dan apakah hasilnya sepadan dengan besarnya belanja?
Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli blak-blakan soal ini. Narasi pertumbuhan yang terlalu mengandalkan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, kata Dipo, perlu dipertanyakan serius. "Cerita pertumbuhan ekonomi seakan-akan hanya MBG dan Kopdes. Kalau saat ini masih dipertanyakan sebenarnya MBG dan Kopdes ini seberapa sih mendorong pertumbuhan ekonomi, masih antara iya dan tidak," ujarnya dalam diskusi daring, Jumat (14/8/2026). Pemerintah, menurut Dipo, perlu melakukan refocusing anggaran ke program yang efek pengandanya lebih besar.
Kolega Dipo, Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter Core Indonesia A. Akbar Susamto, punya penilaian lebih spesifik. Untuk MBG, Akbar melihat masih ada ruang perbaikan tanpa harus membunuh programnya. "MBG mungkin tetap jalan tetapi skalanya diperkecil, difokuskan pada yang betul-betul membutuhkan. Artinya, sebagian anggaran bisa dialokasikan ke yang lain," katanya. Efisiensi dan tata kelola juga perlu dibenahi, mengingat Badan Gizi Nasional pada 31 Juli 2026 mengungkap 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengalami anomali berupa rekening ganda dan dapur yang belum beroperasi, dengan sekitar Rp311,2 miliar akhirnya dikembalikan ke kas negara.
Temuan itu tidak serta-merta membuktikan fraud sistemik. Tapi ini sinyal yang tidak bisa dianggap enteng: ekspansi program berskala raksasa tanpa sistem verifikasi yang kuat bisa jadi bumerang. "Dengan skala yang sama, programnya lebih terfokus, lebih efisien, kemungkinan kebocoran dikurangi," tegas Akbar.
Problema distribusi tak kalah mengganjal. Data Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencatat prevalensi stunting nasional 19,8%, turun dari 21,5% setahun sebelumnya. Angka nasional itu, agaknya, menyamarkan ketimpangan yang cukup mencolok. Papua Pegunungan dengan prevalensi stunting sekitar 40% hanya punya 13 SPPG. Sulawesi Barat dengan prevalensi 35% memiliki 177 SPPG. Jawa Barat, prevalensi 15%, sudah mengantongi 6.357 SPPG. Proporsi yang terbalik. Pertanyaannya jelas: apakah infrastruktur MBG dibangun mengikuti peta kebutuhan gizi, atau sekadar mengikuti kemudahan akses?
Nah, kalau MBG masih bisa diperbaiki secara teknis, Kopdes menurut Akbar punya persoalan yang jauh lebih mendasar. "KDMP ini dari awal memang sudah salah. Dari awal nggak jelas ngapain. Disebut koperasi, tapi programnya apa itu? Top-down, dari atas, sama sekali bukan dari anggota oleh anggota untuk anggota," kata Akbar, tanpa tedeng aling-aling. Model bisnisnya tidak jelas, proyeksi pendapatannya kabur. Belanja yang muncul seperti pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, dan pelatihan memang bisa mencatat angka dalam PDB jangka pendek. "Tahun depan kan mungkin sudah nggak bangun lagi," ujarnya.
Sebagai alternatif, Akbar justru menunjuk infrastruktur dasar sebagai pilihan yang dampaknya lebih terukur dan bertahan lama. Jalan dan jembatan di perdesaan, misalnya. "Kalau di desa-desa untuk membantu anak-anak supaya bisa menyeberang dengan lebih mudah, orang-orang bisa ke pasar dengan lebih mudah, itu mungkin malah lebih efektif bagi perekonomian dibandingkan dengan yang semacam ini," katanya. Multiplier effect-nya bisa bertahan bertahun-tahun, bukan cuma satu siklus anggaran.
Presiden Prabowo Subianto tampil dengan optimisme berbeda. Dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026), ia meyakini pertumbuhan ekonomi 2026 bisa menembus 6%, lebih tinggi dari target APBN yang dipatok 5,4%. Landasannya: pertumbuhan kuartal I/2026 sebesar 5,61% YoY dan pertumbuhan semester I/2026 sebesar 5,45%, yang diklaim tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Realisasi investasi semester I/2026 juga tumbuh 7,2% YoY, mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan 1,4 juta lapangan kerja, sudah memenuhi 49,5% dari target investasi nasional Rp2.041,3 triliun.
Angka-angka itu solid, entah kebetulan atau tidak bertepatan dengan momen pidato politik. Yang lebih krusial justru pertanyaan ke depan: bisakah momentum ini dijaga masuk ke 2027 kalau mesin pertumbuhannya tidak diperluas? Kalau pemerintah terus bertumpu pada dua program yang efektivitasnya masih diperdebatkan, ruang fiskal yang ada bisa tergerus tanpa hasil yang sepadan.