Sekitar 5.000 kepala keluarga tersebar di pelosok Jambi, sebagian besar tinggal jauh dari jangkauan sinyal, akses jalan, bahkan pemerintahan formal. Sensus Ekonomi 2026 bertekad menjangkau semuanya, termasuk komunitas Suku Anak Dalam (SAD) yang selama ini kerap absen dari radar statistik nasional.
Badan Pusat Statistik menegaskan tidak ada kantong populasi yang boleh terlewat dalam pendataan kali ini. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut seluruh petugas sensus telah dibekali secara berjenjang, dari instruktur utama di tingkat nasional hingga petugas lapangan di daerah terpencil. "Semuanya, termasuk SAD, ada metode khusus bagi petugas kami karena sudah dilatih secara berjenjang," ungkap Sonny saat berada di Jambi, Jumat.
Untuk masyarakat pedalaman, BPS tidak bisa kerja sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci, terutama saat petugas harus menembus permukiman SAD yang lokasinya di luar satuan lingkungan setempat (SLS). Peran pemda, kata Sonny, tidak bisa dianggap enteng. "Peran pemerintah daerah memang luar biasa. Sensus ini milik kita bersama, sehingga peran dari pemerintah ketika masuk ke daerah sulit kami dibantu bagaimana menghadapi tantangan yang tidak mudah di lapangan," ungkapnya.
Soal teknis lapangan, Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menjelaskan pihaknya menggandeng petugas dari Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBS). Logikanya sederhana: petugas taman nasional sudah hafal medan, tahu cara masuk ke perkampungan SAD, dan dipercaya komunitas setempat. Pendataan oleh petugas khusus, eh, taspos, ini dirancang untuk menghindari resistensi dari masyarakat yang memang terbiasa tertutup terhadap orang luar. Menjangkau mereka bukan soal teknologi. Ini soal kepercayaan.
Kuesioner yang dipakai pun berbeda. Bukan soal aset, bukan soal harta benda. "Metode survei untuk masyarakat pedalaman beda, tidak menanyakan harta dan lain-lain, hanya aktivitas ekonomi harian saja," sebut Aidil. Pendekatan ini, kalau data dari lapangan bisa dipercaya, menjadi cermin bagaimana BPS mencoba menyesuaikan instrumen statistiknya dengan realitas kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi formal.
Daerah perbatasan provinsi seperti Lembah Masurai dan Sungai Tebal di Kabupaten Merangin juga masuk daftar prioritas, dengan penunjuk jalan lokal yang dilibatkan untuk memandu petugas sensus masuk ke sana.
5.000 kepala keluarga. Angka yang tidak kecil untuk populasi yang selama ini nyaris tak terlihat di peta ekonomi nasional. Apakah Sensus Ekonomi 2026 akan berhasil memotret mereka secara akurat, atau kembali menemui hambatan seperti sensus-sensus sebelumnya, baru bisa dijawab setelah petugas benar-benar turun ke lapangan.