Sedikitnya $25 miliar hasil ekspor minyak mentah Iran berhasil dicegat angkatan laut Amerika Serikat. Bukan sekadar statistik militer, angka itu sinyal bahwa mesin keuangan Teheran sedang benar-benar kehabisan napas.
Kepala US Central Command, Laksamana Brad Cooper, mengungkapkan hal ini dalam pernyataan yang direkam pertengahan Oktober 2026. Ia merinci bahwa kampanye anti-Iran yang dijalankan CENTCOM bersama lembaga-lembaga pemerintah AS lainnya berhasil memukul Teheran di tiga titik sekaligus: aliran ekspor minyak, pendanaan digital, dan kemampuan membiayai pasukan keamanannya sendiri. Hampir $350 juta aset kripto milik jaringan terkait Iran turut dibekukan, menutup satu lagi katup darurat yang biasa dipakai Teheran untuk memutar dana di luar sistem perbankan konvensional.
Tapi masalah Iran bukan semata soal blokade dari luar. Ada luka lama yang belum kering dari dalam.
Sejak sanksi pertama dijatuhkan AS dan Eropa pada 2012, Iran terpaksa melepaskan kendali penjualan minyak dari tangan negara dan menyerahkannya kepada jaringan perantara swasta, yang di kalangan dalam Iran dikenal sebagai "jaringan kepercayaan." Mekanismenya sederhana secara konsep: organisasi, individu, dan bisnis dipercaya menjual minyak mentah atas nama pemerintah, lalu hasilnya disetor ke kas negara dikurangi komisi yang disepakati. Yang tidak sederhana adalah eksekusinya.
Juru bicara otoritas peradilan Iran mengungkapkan pada September lalu bahwa utang para perantara ini kepada pemerintah sudah menumpuk antara $11 hingga $12 miliar, setara dengan separuh total proyeksi pendapatan minyak Iran untuk tahun fiskal berjalan. Bukan angka kecil.
Ada dua faktor yang membuat utang ini sulit ditagih. Pertama, banyak pedagang yang sudah terlanjur terkena sanksi AS, rekening mereka dibekukan sebelum sempat mentransfer pembayaran ke pemerintah. Makin lama Iran memperluas jaringan perantaranya untuk mempertahankan volume ekspor, makin pendek pula "umur" setiap pedagang sebelum akhirnya masuk daftar hitam Washington. Kedua, sebagian dari angka itu bukan sekadar keterlambatan teknis, melainkan sengketa atau bahkan dugaan penggelapan. Para pejabat Iran sendiri terang-terangan menuding sejumlah pihak memanfaatkan celah mekanisme penghindaran sanksi untuk kepentingan pribadi.
Pola serupa pernah terjadi sebelumnya, dan bak gayung bersambut, ada preseden penyelesaiannya. Ketika JCPOA ditandatangani pada 2015 dan sanksi minyak dicabut, Teheran berhasil memutus lingkaran setan itu. Penjualan kembali dilakukan lewat saluran resmi, beberapa pedagang nakal ditangkap, dan kontrol atas pendapatan minyak pulih untuk beberapa tahun. Tapi saat Trump menarik AS dari JCPOA pada 2018, kelemahan yang sama langsung kambuh, bahkan lebih parah dari sebelumnya karena lingkungan sanksi yang jauh lebih agresif.
Dampaknya kini merembet ke institusi militer. Cooper menyebut Teheran menunda pembayaran gaji, pensiun, dan tunjangan di sejumlah sektor, termasuk minyak, energi, manufaktur, konstruksi, sampai keamanan. Yang paling mengejutkan: anggota Korps Garda Revolusi Islam pun kabarnya ikut merasakan keterlambatan itu. Sekutu-sekutu regional Teheran dilaporkan bernasib serupa, sebagian masih menunggak upah kepada para pejuang mereka.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Agustus lalu sudah menyebut "sistem perbankan bayangan Iran sedang goyah." Agaknya pernyataan itu bukan sekadar retorik. Ketua Mahkamah Agung Iran sampai harus turun tangan mengancam tindakan hukum bagi pedagang minyak yang menolak mengembalikan hasil penjualan. Langkah itu, kalau data ini bisa dipercaya, lebih menggambarkan keputusasaan ketimbang kewibawaan.
Blokade laut AS atas Iran, yang menurut Cooper masih aktif berlaku untuk ekspor maupun impor, hanya mengizinkan masuk komoditas bantuan kemanusiaan. Teheran kini menghadapi dua front sekaligus: mencegah minyak yang masih bisa diekspor dari sergapan angkatan laut AS, sambil mengejar miliaran dolar yang sudah lama amblas di labirin jaringan perantaranya sendiri. Dua masalah, satu kas negara yang makin tipis.